BEM SI Siap Gelar Aksi Besar “Indonesia Gelap” saat Pelantikan 481 Kepala Daerah

JAKARTA, Kanal Berita – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang akan dilangsungkan bersamaan dengan momentum pelantikan kepala daerah terpilih. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/2/2025) besok di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, bertepatan dengan pelantikan serentak 481 kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa pemilihan waktu pelaksanaan aksi ini bukan tanpa pertimbangan matang. Menurutnya, momentum pelantikan kepala daerah merupakan waktu yang tepat untuk mengingatkan para pemimpin daerah terpilih akan tanggung jawab mereka kepada rakyat.

“Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera di jalankan untuk ke mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat,” ungkap Herianto saat diwawancarai pada Rabu (19/2/2025).

Dalam aksi yang direncanakan ini, BEM SI membawa 13 tuntutan yang mencakup berbagai aspek kebijakan pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Herianto mengindikasikan bahwa jumlah peserta aksi kali ini akan lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya. Hal ini dipicu oleh minimnya respons pemerintah terhadap tuntutan yang telah disampaikan selama ini. “Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita tidak ada direspons sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” tegasnya.

Di bawah payung besar ‘Indonesia Gelap’, BEM SI mengusung berbagai isu strategis nasional. Tuntutan mereka mencakup aspek-aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara, mulai dari reformasi agraria hingga pembenahan sistem keamanan nasional.

Secara detail, Herianto memaparkan keseluruhan tuntutan yang akan dibawa dalam aksi tersebut. “Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap’ dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri,” jelasnya.

Rencana aksi ini menjadi indikator kuatnya desakan mahasiswa terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Tuntutan yang dibawa tidak hanya menyangkut isu-isu pendidikan, tetapi juga mencakup aspek-aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari reformasi agraria hingga pembenahan institusi keamanan negara.

Pelaksanaan aksi yang bertepatan dengan momen pelantikan kepala daerah ini juga dapat dibaca sebagai upaya strategis mahasiswa untuk memastikan bahwa para pemimpin daerah yang baru dilantik memahami aspirasi rakyat dan urgensi perubahan kebijakan yang mereka tuntut. Dengan membawa 13 poin tuntutan, aksi ‘Indonesia Gelap’ ini berpotensi menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di awal tahun 2025.