Gubernur Jabar Pastikan Kompensasi Rp9 Juta Bagi Pekerja Tambang Terdampak Penutupan

KANALBERITA.COM –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin( 3/10/ 2025)  secara resmi mengumumkan jaminan kompensasi senilai total Rp9 juta bagi para pekerja tambang di Kabupaten Bogor yang terdampak kebijakan penutupan aktivitas penambangan.

Kebijakan strategis ini merupakan respons langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk memastikan transisi yang adil bagi ribuan pekerja yang selama ini bergantung pada sektor tambang. Dedi  dalam pernyataannya di Gedung Serbaguna 1, Komplek Pemkab, Cibinong, menegaskan bahwa bantuan finansial ini akan diberikan secara bertahap.

“Pada Januari nanti, para pekerja akan menerima tambahan Rp6 juta dari dana kompensasi yang disiapkan, sehingga totalnya mencapai Rp9 juta per orang,” ungkap Dedi seperti dilansir Antaranews.

Rinciannya, setiap pekerja akan menerima Rp3 juta per bulan selama tiga bulan berturut-turut, dimulai dari November dan Desember 2025, hingga puncaknya pada Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah Pemprov Jabar menemukan fakta mengejutkan mengenai upah pekerja tambang yang sangat rendah, seringkali hanya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp80 ribu per hari.

Dedi menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi ini.  “Kalau dibiarkan, sektor tambang hanya melahirkan kerusakan alam dan ketimpangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kita harus benahi agar tambang melahirkan nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Untuk mendukung penataan ini, sebuah tim audit investigatif, yang terdiri dari pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), sedang melakukan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari penutupan tambang.

Masa Depan Pertambangan Berkeadilan

Hasil kajian komprehensif dari tim audit tersebut akan menjadi landasan bagi Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor dalam merumuskan rencana induk penataan pertambangan yang berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastruktur krusial seperti jalan khusus angkutan tambang.

Selain fokus pada kesejahteraan pekerja, Dedi juga menyoroti urgensi reformasi sistem pajak pertambangan di Jawa Barat. Ia mengkritik metode perhitungan pajak dari wilayah Rumpin dan Cigudeg yang selama ini belum terdigitalisasi dan kurang akurat. “Selama ini pajak tambang sekitar Rp100 miliar per tahun untuk Kabupaten Bogor dan Rp25 miliar untuk provinsi. Kalau dihitung digital dan benar, nilainya bisa lima kali lipat,” jelasnya.

Optimalisasi penerimaan pajak ini diyakini akan menjadi sumber pendanaan berkelanjutan, tidak hanya untuk insentif bagi masyarakat di sekitar area tambang tetapi juga untuk memperkuat pendapatan daerah, tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Dedi Mulyadi berharap, seluruh aktivitas pertambangan di Jawa Barat di masa mendatang dapat memberikan dampak ekonomi positif sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja dan masyarakat terdampak.

“Kita ingin masyarakat di sekitar tambang sejahtera, bukan hanya pengusaha tambangnya yang kaya. Keadilan harus dirasakan semua pihak,” pungkasnya, menekankan visi keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.