Kemitraan Indonesia-PBB Diperbarui, Siap Dorong Agenda SDGs hingga 2030

JAKARTA, KANALBERITACOM – Kemitraan Indonesia PBB terus berkembang, dengan Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meluncurkan Indonesia–United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026–2030 pada Forum Bappenas–PBB 2025 yang berlangsung di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas hari Rabu (13/8/2025), di Jakarta.

Selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi jangka panjang RPJPN 2045, kerangka kerja sama ini menjadi acuan kontribusi PBB pada tiga capaian transformasional.

Yaitu Pembangunan Manusia dengan fokus pada pemerataan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan gizi. Selain itu Alam, Dekarbonisasi dan Ketahanan yang mencakup dukungan untuk keanekaragaman hayati, adaptasi perubahan iklim. Kemudian transisi energi serta Transformasi Ekonomi dan Digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja hijau, inovasi digital dan penguatan sistem data, menjadi fokus dalam kemitraan PBB dengan Indonesia ini.

“Untuk pelaksanaan UNSDCF 2026–2030 kita harus memperkuat koordinasi, membangun kapasitas pemerintah daerah dan mitra pelaksana, meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi serta memobilisasi sumber daya melalui pembiayaan inovatif,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Menurut Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, kegiatan kemitraan PBB dengan Indonesia ini tak hanya bertujuan mencapai Pembangunan Berkelanjutan yang bukan hanya merupakan kewajiban global, namun juga merupakan janji kepada rakyat Indonesia untuk menciptakan masa depan yang inklusif, adil, dan tangguh.

“UNSDCF telah merangkum kebutuhan, dan keselarasan ini mencerminkan komitmen bersama kita pada SDGs serta menegaskan pentingnya kemitraan, saling menghormati, dan aksi terkoordinasi,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard.

Selain itu Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengungkapkan, “Peluncuran hari ini seharusnya tidak hanya menjadi tonggak sejarah; tetapi menjadi katalisator kemajuan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas di Indonesia,”

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mamaparkan bahwa dengan mengintegrasikan upaya PBB ke dalam program dan anggaran nasional, PBB akan memberikan dampak berskala luas untuk mendukung keinginan Presiden dalam ketahanan pangan, energi, dan air yang dilandasi pada jalur pertumbuhan yang tinggi.

Untuk mendukung ambisi tersebut kerangka kerja juga menguraikan bagaimana PBB menyesuaikan pendekatannya dengan fokus menjembatani kesenjangan pembangunan, memobilisasi pembiayaan inovatif berskala besar dan memberikan dukungan kebijakan serta teknis yang terintegrasi dan berkualitas tinggi. “Memasuki lima tahun terakhir menuju 2030, kita menghadapi tantangan geopolitik yang berubah cepat. Ini berarti PBB tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama dan kerangka kerja sama yang baru membayangkan pergeseran peran yang lebih berani,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, badan-badan PBB saat ini tengah menjajaki pembiayaan inovatif baru untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk Indonesia SDGs Accelerator Fund dan obligasi tematik provinsi. Mekanisme baru ini bertujuan memobilisasi modal untuk membantu pemerintah daerah merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang terlayani dalam seluruh kemitraan ini.

Kerangka kerja sama ini disusun melalui konsultasi luas dengan kementerian atau lembaga, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kelompok pemuda dan mitra pembangunan. Dokumen Kerangka Kerja Sama ini menjadi landasan bagi kerja 22 badan PBB dalam kemitraan dengan Indonesia, memastikan konsistensi, efisiensi dan peningkatan dampak dalam memberikan bantuan. (*)