Penjualan Mobil Turun 9,7%, Industri Otomotif Terancam Gelombang PHK

JAKARTA, KANALBERITACOM  – Industri otomotif nasional menghadapi tantangan serius dengan penurunan penjualan mobil yang mencapai 9,7 persen pada semester pertama 2025. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat menimpa 1,5 juta pekerja di seluruh rantai pasok industri otomotif.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan ritel mobil baru periode Januari-Juni 2025 hanya mencapai 390.467 unit, turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer menyusut 8,6 persen menjadi 374.740 unit dari sebelumnya 410.020 unit.

Penurunan yang lebih tajam terjadi pada Juni 2025, dengan total penjualan ritel hanya mencapai 61.647 unit, jauh merosot dari 70.290 unit pada Juni 2024. Adapun wholesales menyusut drastis 22,6 persen, dari 74.618 unit pada Juni 2024 menjadi hanya 57.760 unit pada Juni 2025.

Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, mengungkapkan bahwa industri otomotif Indonesia telah terjebak pada angka produksi 1 juta unit selama 12 tahun terakhir. “Dalam 12 tahun ini kita terjebak 1 juta unitnya. Lebih beratnya lagi di 1-2 tahun belakangan ini yang biasanya dalam 1 tahun kita mampu memproduksi dan juga menjual kendaraan bermotor roda 4 di kisaran 1 juta, ternyata tahun lalu bahkan turun ke 865 ribu,” ujar Kukuh dalam wawancara dengan MetroTV.

Beban Pajak Memberatkan Konsumen

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan penjualan adalah beban pajak yang sangat tinggi. Kukuh menjelaskan bahwa mobil yang keluar dari pabrik dengan harga 100 juta rupiah, harus dibayar konsumen sekitar 150 juta rupiah. “Artinya 50 juta adalah dalam bentuk berbagai pajak dari PPN, PPNBM, kemudian PPNKB, kemudian ada tambah lagi tahun lalu itu ada opsi,” jelasnya.

Perbandingan dengan negara tetangga menunjukkan disparitas yang mencolok. Kukuh memberikan contoh mobil Avanza yang dibuat di Indonesia. “Di sini pajaknya hampir 20 juta. Sementara mobil yang sama persis dijual di Malaysia dibuat di Indonesia itu pajaknya setahun tidak sampai 1 juta. Ini indikasi yang cukup jelas dan gamblang,” katanya.

Selain beban pajak, melemahnya daya beli masyarakat juga menjadi penyebab utama. Kukuh menyebutkan bahwa sekitar 10-11 juta kelas menengah yang merupakan potensial pembeli kendaraan bermotor mengalami kenaikan income hanya 3 persen per tahun. Sementara harga jual kendaraan bermotor naik rata-rata 7,5 persen setiap tahun, sehingga terjadi gap yang signifikan.

Pemerintah Diminta Intervensi

Menghadapi kondisi ini, Gaikindo meminta pemerintah melakukan intervensi melalui restrukturisasi pajak kendaraan bermotor. “Kalau terus-terusan seperti ini, ini hanya sesaat. Jadi kita berpikir untuk menstrukturisasi pajak-pajak kendaraan bermotor karena terlalu banyak di sana itu pajak kendaraannya,” tegas Kukuh.

Sebagai solusi jangka pendek, Gaikindo mengusulkan pemberian insentif PPNBM DTP (Ditanggung Pemerintah) atau PPN DTP yang terbukti efektif saat pandemi COVID-19. “Yang paling cepat itu PPNBM DTP ataupun PPN DTP yang dengan segera biasanya mampu mengungkit,” kata Kukuh.

Namun, dia mengingatkan bahwa implementasi insentif harus dikaji dengan matang agar tidak menimbulkan efek menunggu di masyarakat yang justru dapat menunda pembelian lebih lanjut.

Harapan dari GIAS 2025

Industri otomotif menaruh harapan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIAS) yang akan diselenggarakan pada 24 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Sebagai pameran terbesar nomor tiga di dunia, GIAS diharapkan dapat mendongkrak penjualan melalui peluncuran model-model mobil terbaru.

“Harapannya di sana masyarakat akan melihat apa yang bisa mereka beli, jenis-jenis kendaraan apa saja yang akan diluncurkan karena mobil ini juga bagian dari fashion di samping kebutuhan,” ujar Kukuh.

Dengan ancaman PHK yang menghantui 1,5 juta pekerja di ekosistem industri otomotif, Kukuh berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius. “Kemarin sudah kita bicara beberapa sudah melakukan hal tersebut dan kita ini tidak ingin berlanjut,” pungkasnya, menekankan urgensi intervensi pemerintah untuk menopang industri otomotif nasional.(*)