Prabowo Tinjau Bencana Sumatera di Tengah Desakan Status Darurat Nasional

KANALBERITA.COM –  Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak banjir dan longsor, pada Senin (1/12/2025) pagi, untuk meninjau langsung kondisi pascabencana. Kunjungan ini berlangsung di tengah seruan dari berbagai pihak agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk musibah yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut.

Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB. Tujuan pertama dalam agenda kunjungan ini adalah Provinsi Sumatera Utara, di mana pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara.

Dalam lawatannya, Presiden diagendakan untuk memeriksa kondisi lapangan, termasuk titik-titik kerusakan infrastruktur dan gangguan layanan dasar bagi masyarakat. Ia juga akan memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah berjalan sesuai standar yang cepat dan terkoordinasi, serta meminta jajarannya bekerja optimal untuk meminimalkan dampak bencana.

Berdasarkan data terkini yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (30/11), total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 442 orang. Angka ini mendorong desakan dari berbagai elemen masyarakat agar skala penanganan bencana ditingkatkan.

Seruan Penetapan Darurat Bencana Nasional

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah strategis. “Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, pada Minggu kemarin.

Koalisi tersebut menyoroti dampak bencana yang luar biasa, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur masif, hingga lumpuhnya aktivitas sosial dan ekonomi. Menurut Alfian, kapasitas pemerintah daerah dinilai tidak lagi memadai untuk menangani bencana yang begitu meluas. “Di sejumlah wilayah, akses transportasi terputus total sehingga bantuan logistik tidak dapat disalurkan,” tambahnya.

Desakan serupa juga datang dari parlemen. Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi warga yang semakin sulit. Menurutnya, banyak keluarga masih terisolasi dan bantuan belum merata.

Menanggapi hal ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebelumnya menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional memiliki standar yang sangat tinggi. Ia membandingkan dengan dua peristiwa yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, yaitu pandemi Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004. “Kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya, yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan Tsunami 2004. Cuma dua itu yang bencana nasional,” kata Suharyanto.