RSUD Al-Ihsan Ganti Nama, Ketua FUUI: Gubernur Jabar Salah Gunakan Dalih Kearifan Lokal untuk Hapus Istilah Keislaman

BANDUNG, Kanal Berita – Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) mengkritik keras keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengganti nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Organisasi yang dipimpin KH Athian Ali M.Dai ini menilai pergantian nama tersebut tidak tepat dan cenderung menggunakan dalih kearifan lokal untuk menghilangkan simbol-simbol atau istilah keislaman.

Keputusan kontroversial ini diumumkan Gubernur Dedi Mulyadi pada Selasa (1 Juli 2025). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa pergantian nama tersebut bertujuan memunculkan nilai kearifan lokal melalui nama “Welas Asih” yang memiliki arti belas kasihan atau kasih sayang mendalam terhadap orang lain.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa nama “Welas Asih” diambil dari dua nama Allah dalam asmaul husna, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menurutnya, nama tersebut tidak menghilangkan keislaman yang menjadi branding RSUD selama ini, namun justru ingin memunculkan kearifan budaya Sunda.

“Harapannya turut memunculkan kearifan budaya Sunda,” ungkap Dedi Mulyadi saat mengumumkan keputusan tersebut.

Kritik Terhadap Pola Konsisten Penolakan Simbol Islam

Ketua Umum FUUI, KH Athian Ali M.Dai, menyoroti pola yang sudah lama dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menolak simbol atau istilah keislaman. Berdasarkan pengamatannya, Dedi Mulyadi secara konsisten menjadikan kearifan lokal dan budaya Sunda sebagai dalih untuk menolak berbagai simbol atau istilah yang berkaitan dengan Islam.

” Kearifan lokal bahkan nilai budaya, hendaknya tidak dipahami secara dangkal kemudian dipraktikan secara serampangan bahkan ngawur,” tegas KH Athian dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut pimpinan FUUI ini, kearifan lokal sering kali dimaknai dan dipahami secara sempit, yang kemudian diikuti dengan upaya penolakan segala bentuk istilah atau simbol dari luar, khususnya dari Islam. Padahal, bisa jadi istilah atau simbol tersebut bermakna baik dan benar serta tidak bertentangan dengan kearifan lokal itu sendiri.

Analogi Historis Arab Jahiliyah

KH Athian menggunakan analogi historis untuk menguatkan argumennya. Dia menjelaskan bahwa pada zaman Arab jahiliyah, dakwah Rasulullah yang mengajak kepada tauhid dengan menyembah hanys kepada Allah juga ditentang masyarakat saat itu. Alasan penolakan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan budaya nenek moyang dan kearifan lokal yang menyembah patung dan berhala lainnya.

“Dulu di zaman Arab jahiliyah dakwah Rasul yang mengajak kepada tauhid dengan menyembah hanya kepada Allah juga ditentang para tokoh masyarakat jahiliyah dimasa itu semisal Abu Jahal dan Abu Lahab . Alasan mereka karena hal itu tidak sesuai dengan budaya nenek moyang dan kearifan lokal yakni menyembah patung dan berhala lainnya,” jelas KH Athian sambil mengutip QS.Al Baqarah ayat 170.

Ulama senior ini menekankan bahwa Islam menghormati semua budaya dan kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam.

” Sepanjang tidak bertentangan dengan Akidah dan syariat , Islam tidak sekedar menghormati dan melestarikan budaya dan kearifan lokal, bahkan sebagian Ulama menetapkan ” Uruf ” ( budaya ) yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam, ” jelasnya.

Harmonisasi Budaya Sunda dengan Islam

KH Athian mengakui bahwa budaya Sunda yang berkembang sekarang ini di Jawa Barat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip Islam, karena mayoritas masyarakat Sunda beragama Islam. Namun, dia menyoroti upaya pengembangan Sunda Wiwitan.

“Yang acapkali menimbulkan pertentangan selama ini hanya dengan Sunda Wiwitan yang hendak dikembangkan oleh Dedi Mulyadi. Setahu saya dan juga menurut pakar sejarah Sunda serta tokoh-tokoh Sunda kalau Sunda Wiwitan itu sangat jauh berbeda dengan budaya Sunda yang selama ini berkembang di masyarakat Jawa Barat. Sunda Wiwitan bersumber pada ajaran animisme dan sinkritisme ketika Islam belum masuk ke Indonesia khususnya di Jawa Barat” terangnya.

Menurut KH Athian, Sunda Wiwitan sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Muslim Sunda karena sudah tidak relevan dengan nilai-nilai Islam bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Dia juga menegaskan bahwa nama Al Ihsan yang telah digunakan selama berpuluh tahun sebagai nama rumah sakit tidak pernah menimbulkan masalah dengan masyarakat Sunda.

“Demikian juga nama Al Ihsan yang berpuluh tahun dijadikan nama rumah sakit tidak ada masalah dengan Masyarakat Sunda. Karena tidak ada masalah lalu mengapa harus dirubah dengan nama Welas Asih hanya dengan argument untuk kearifan lokal dan budaya Sunda,” terangnya.

Kritik Terhadap Cara Penghormatan Pendiri

Terkait rencana penulisan nama-nama pendiri RS Al Ihsan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, KH Athian justru menganggapnya sebagai langkah yang aneh dan tidak tepat. Menurutnya, cara yang tepat untuk menunjukkan penghormatan kepada para pendiri adalah dengan mempertahankan dan melestarikan nama Al Ihsan yang telah mereka berikan.

“Ya kalau mau menghargai dan menghormati jasa dan pengorbanan serta perjuangan para pendiri tentu saja dengan mempertahankan nama Al Ihsan bukan malah merubahnya. Saya cukup mengenal para pendiri, mereka bukan tipe orang yang gila sanjungan dan pujian. Karenanya, jika saja mereka masih hidup, saya kira mereka akan menolak nama-nama pendiri ditulis sementara Nama RS yang mereka tetapkan malah dirubah,” terangnya.

Proses Pengambilan Keputusan Tanpa Konsultasi

KH Athian juga mengkritik keras proses pengambilan keputusan pergantian nama yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, termasuk para ulama maupun wakil rakyat melalui DPRD. Menurutnya, keputusan penting seperti ini seharusnya melibatkan berbagai stakeholder dan mendapat masukan dari berbagai pihak.

Pimpinan FUUI ini menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat, wakil rakyat, dan ulama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas. Dia menilai bahwa pendekatan top-down yang dipaksakan tanpa konsultasi publik tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Seruan untuk Fokus pada Program Nyata

Dalam penutup kritiknya, KH Athian menyerukan agar pemerintah provinsi tidak menggunakan isu kearifan lokal dan budaya sebagai “senjata” untuk mengubah atau mengganti sesuatu yang selama ini sudah baik dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Dia mendesak Gubernur Jawa Barat untuk tidak membuat kebijaksanaan dan keputusan yang hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tapi lebih fokus pada program-program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Polemik pergantian nama RS Al Ihsan menjadi Welas Asih ini telah menambah deretan kontroversi yang melibatkan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait isu-isu kebudayaan dan keagamaan. Kritik dari FUUI menunjukkan adanya kekhawatiran sebagian kalangan terhadap upaya sistematis penghilangan simbol-simbol keislaman di ruang publik dengan dalih kearifan lokal.

Sementara itu, belum ada respons resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kritik yang disampaikan FUUI. Masyarakat dan berbagai kalangan terus mengikuti perkembangan polemik ini, terutama terkait dampaknya terhadap harmoni sosial dan keagamaan di Jawa Barat.[ ]