Sektor Pertanian Palestina di Ambang Kehancuran, Israel Hancurkan 90 Persen Aset di Gaza

KANALBERITA.COM –  Pemerintah Palestina, melalui Menteri Pertanian Rezq Salimia, secara tegas menuduh Israel bertanggung jawab atas kehancuran lebih dari 90 persen aset pertanian di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir, seraya merugikan ribuan petani di Tepi Barat sejak awal tahun 2025. Tuduhan ini dilontarkan dalam sebuah konferensi pers di Ramallah, menyoroti dampak serius pelanggaran sistematis yang menghantam sektor pertanian vital Palestina.

Dalam pertemuan pada Selasa (21/10/2025) itu, Menteri Salimia mengungkapkan bahwa sektor pertanian Palestina tengah menghadapi transformasi besar dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat serangkaian pelanggaran Israel yang secara sistematis menargetkan tanah, air, rakyat, serta identitas nasional mereka. Khusus di Jalur Gaza, situasi disebut sangat kritis.

Salimia menyatakan, Perang genosida (oleh Israel) di Jalur Gaza menyebabkan kehancuran luar biasa, melebihi 90 persen sumber daya dan aset pertanian, termasuk sumur irigasi, rumah kaca, dan fasilitas pertanian. Pernyataan ini menggarisbawahi skala kerusakan infrastruktur pertanian yang fundamental, mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian ribuan keluarga di wilayah yang sudah sangat rentan tersebut.

Dampak Ekonomi dan Pelanggaran di Tepi Barat

Tidak hanya di Gaza, kondisi serupa juga memburuk di Tepi Barat. Salimia menjelaskan bahwa Israel kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat, sebuah kondisi yang secara efektif menghambat proyek-proyek pembangunan, reklamasi, dan rehabilitasi lahan pertanian. Pembatasan ini secara langsung mencegah perluasan penggunaan lahan yang sebenarnya sangat potensial bagi pertumbuhan ekonomi Palestina.

Menteri Pertanian Palestina memperkirakan bahwa jika akses terhadap lahan-lahan tersebut tidak dibatasi, Palestina berpotensi memperoleh nilai ekonomi lebih dari 3 miliar dolar AS (sekitar Rp49,8 triliun) dan menciptakan setidaknya 200.000 lapangan pekerjaan. Ini berarti kami bisa tidak lagi bergantung pada seluruh bantuan asing jika kami diizinkan berinvestasi di tanah-tanah tersebut, imbuhnya, menyoroti potensi kemandirian ekonomi yang terampas.

Sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Oktober, lebih dari 5.353 petani di Tepi Barat telah terdampak langsung oleh pelanggaran Israel, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total kerugian ekonomi diperkirakan melampaui 70,3 juta dolar AS (Rp1,16 triliun), meliputi insiden pembakaran dan pencabutan pohon zaitun (lebih dari 15.000 pohon sejak Oktober 2024), penghancuran infrastruktur, pembunuhan serta pencurian ternak, perampasan puluhan ribu dunam lahan, dan pembatasan akses vital petani ke lahan mereka. Ironisnya, di saat yang sama, pemukim Israel diizinkan untuk secara sistematis menggembalakan ternak di lahan-lahan tersebut.

Pelanggaran ini bukan hanya merusak mata pencarian tetapi juga berdampak pada kehidupan ribuan warga sipil. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 68.200 warga Palestina telah meninggal dunia dan lebih dari 170.300 lainnya terluka sejak serangan Israel pada Oktober 2023. Sementara di Tepi Barat, tercatat setidaknya 1.056 warga Palestina terbunuh dan sekitar 10.300 terluka, menggambarkan krisis kemanusiaan yang mendalam di seluruh wilayah pendudukan.