Tumpas Judi Online, Pemerintah Mesti Prioritaskan Aksi Domestik

KANALBERITA.COM –  Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri, menyerukan pemerintah agar tidak mencari-cari alasan dalam memberantas judi online (judol) yang telah menjadi isu lintas negara, dengan menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum di tingkat domestik terlebih dahulu. Ia menilai bahwa kerja sama internasional seharusnya menjadi pelengkap, bukan justru dijadikan tameng untuk menutupi kelemahan kebijakan dalam negeri.

Yose menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat langkah-langkah penegakan hukum dan pencegahan secara nasional sebelum mendorong kerja sama global. Menurutnya, tindakan unilateral oleh pemerintah Indonesia adalah kunci utama. “Jangan sampai kita pergi ke international platform, mengajak untuk bekerja sama, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa yang harus kita lakukan unilaterally,” ujar Yose seperti dilansir Media Indonesia.

Ia menggarisbawahi bahwa selama ini, upaya penanganan judi online di dalam negeri belum menunjukkan keseriusan yang memadai. Padahal, inti permasalahan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah nasional yang tegas terhadap pelaku, penyedia platform, dan bahkan para penggunanya.

Pemerintah, kata Yose, memiliki kapasitas penuh untuk menangani akar masalah judol dari dalam negeri. Banyak pelaku judi online yang beroperasi dari Indonesia dan dapat diidentifikasi serta ditindak.

“Kalau kita memang mau serius, platform-nya yang kita coba handle dengan baik. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” tambahnya. Selain penindakan, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga memegang peranan krusial.

Meskipun masyarakat kerap dipandang sebagai korban, Yose juga menyoroti adanya sebagian individu yang bukan hanya korban, melainkan pemain aktif yang perlu tindakan tegas. “Masyarakat memang bisa dikategorikan sebagai korban. Tetapi sebagian ada yang bukan cuma korban, melainkan pemain. Mereka perlu tindakan yang sifatnya lebih punitive,” jelasnya, menekankan perlunya pendekatan yang lebih punitif terhadap pemain aktif judi online.

Desakan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk tidak berlindung di balik kompleksitas isu lintas batas, melainkan segera bertindak nyata dan komprehensif di lingkup domestik demi memberantas praktik judi online yang meresahkan.