Utang Negara Tembus Rp1.300 Triliun, DPR Ingatkan Risiko Gagal Bayar

JAKARTA, KANALBERITA.COM — Anggota Komisi XI DPR RI mengeluarkan peringatan keras terkait potensi risiko gagal bayar (default) akibat meningkatnya beban utang pemerintah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/9/2025), sejumlah legislator menyoroti tekanan fiskal yang semakin berat.

Harris Turino dari Fraksi PDIP mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang dan bunga. “Apakah kemampuan bayar kita benar-benar sehat dan terjamin? Dan bagaimana dengan tahun depan? Jangan sampai terjadi default,” tegas Harris.

Ia juga mempertanyakan konsistensi target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Meski pemerintah menetapkan target 5,4%, Menkeu Purbaya menyatakan optimisme mencapai angka 6% hingga 7%. “Kalau target digeser, pasti ada parameter yang berubah. Apakah utang nantinya dilonggarkan sehingga fiskal makin ekspansif, atau seperti apa?” tanya Harris.

Sorotan serupa disampaikan oleh Melchias Marcus Mekeng dari Partai Golkar. Ia menekankan bahwa beban bunga utang yang hampir menyentuh Rp600 triliun per tahun telah menggerus ruang fiskal. “Kalau tidak ditekan, beban ini akan bertahan di situ saja dan susah untuk mengangkatnya,” ujarnya.

Kamrussamad dari Fraksi Gerindra menambahkan bahwa postur APBN terus tertekan akibat utang jatuh tempo yang besar setiap tahun. Ia mendorong Menkeu untuk segera menyusun dan mengumumkan skenario pengurangan utang secara terbuka. “Alangkah baiknya jika di awal kepemimpinan Bapak Purbaya ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan utang tetap berada dalam batas aman. Ia menyebut pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu instrumen untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. “Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. “Kami optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi dan penyelamatan fiskal jangka menengah dan panjang,” tutupnya.

Sumber : Media Indonesia