KANALBERITA.COM- Pemerintah Australia secara resmi mengesahkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh kendaraan rendah emisi, termasuk mobil listrik, hybrid, dan hidrogen, untuk mengeluarkan suara buatan mulai 1 November 2025 demi meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Ketentuan ini diberlakukan sebagai langkah proaktif untuk memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan yang beroperasi nyaris tanpa suara.
Kendaraan modern, terutama mobil listrik dan hybrid, memiliki karakteristik yang jauh lebih senyap dibandingkan mesin pembakaran internal tradisional. Keheningan ini, meskipun ramah lingkungan, ternyata menimbulkan tantangan keselamatan baru bagi pejalan kaki, pesepeda, dan individu dengan gangguan penglihatan yang mengandalkan indra pendengaran untuk mendeteksi keberadaan lalu lintas. Studi yang dilakukan oleh organisasi advokasi Vision Australia mengungkapkan fakta mencengangkan, di mana 35 persen penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan pernah mengalami insiden nyaris tertabrak atau bahkan tertabrak oleh kendaraan tanpa suara.
Untuk mengatasi potensi bahaya ini, regulasi Australia mewajibkan penggunaan Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) pada kendaraan baru yang diperkenalkan ke pasar. Sistem AVAS dirancang untuk memutar suara buatan ketika kendaraan melaju hingga kecepatan 20 km/jam, khususnya di area padat seperti tempat parkir, persimpangan, atau jalan masuk rumah. Peraturan ini akan berlaku untuk berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil penumpang, pikap, truk, hingga bus, namun tidak mengikat kendaraan yang sudah beredar dan digunakan di jalan raya.
Manfaat dan Implementasi Sistem AVAS
Pemerintah Federal Australia memproyeksikan bahwa penerapan sistem AVAS ini akan membawa dampak positif yang signifikan. Diperkirakan, aturan ini dapat mencegah sekitar 68 kematian, 2.675 cedera serius, dan 2.962 cedera ringan hingga tahun 2060, sekaligus menghemat biaya sosial sekitar 208 juta dolar Australia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan publik di tengah transisi menuju transportasi yang lebih hijau.
Proses perumusan kebijakan ini telah melalui konsultasi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. “Pemerintah telah melakukan konsultasi terhadap analisis dampak rancangan kebijakan yang mengusulkan kewajiban penerapan AVAS pada kendaraan ringan, dan hasilnya mendapat dukungan kuat dari pemerintah negara bagian serta teritori, komunitas tunanetra, dan para produsen kendaraan,” ujar Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Regional, Komunikasi, Olahraga, dan Seni dalam pernyataan resminya tahun lalu.
