BANDUNG, Kanal Berita – – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menandatangani piagam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik keras. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menilai langkah tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian Pembukaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi.
Pada Kamis (22/1/2026) lalu, Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang ikut menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss. Dewan yang diinisiasi Trump ini diklaim bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Gaza serta kemerdekaan Palestina. Namun, sejumlah pengamat hubungan internasional justru mempertanyakan manfaat konkret dari keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Para pengamat menyebut tanpa agenda yang tegas dan jelas, Indonesia berisiko hanya menjadi “antek asing” yang tidak membawa dampak signifikan bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel. Kritik muncul terutama terkait komposisi dewan eksekutif BOP yang tidak melibatkan satu pun perwakilan dari Palestina. Sebaliknya, dewan ini justru memasukkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang dikenal sebagai pendukung invasi Irak tahun 2003.
Persoalan lain yang mencuat adalah besaran iuran keanggotaan permanen yang mencapai US$1 miliar atau setara dengan Rp16,9 triliun. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut.
Pembukaan UUD 1945 Dilanggar
Merespons hal ini, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M.Dai, mengeluarkan pernyataan tegas. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BOP menunjukkan sikap Presiden Prabowo yang semakin tidak tegas dalam membela serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Lebih jauh, KH Athian menegaskan adanya potensi pelanggaran konstitusi, terutama terhadap Pembukaan UUD 1945 yang menurut Ketetapan MPR 2002 merupakan bagian sakral yang tidak boleh diubah karena prinsip-prinsip di dalamnya berlaku untuk selamanya.
“Ada dua amanah yang sangat mendasar. Pertama, di alenia satu pembukaan UUD 1945 imenegaskan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apapun. Selama ini yang terjadi kan Israel itu menjajah Palestina,” terang KH Athian.
Ulama senior ini melanjutkan bahwa di alenia keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.
“Nah saya kira dua prinsip mendasar yang di amanatkan pembukaan UUD 1945 ini telah dilanggar. Karena Israel adalah penjajah. Sementara apa yang akan dilakukan dalam program Board of Peace itu, justru akan menghilangkan Gaza dari peta Palestina dan semakin nantinya mewujudkan keinginan Israel sebagai sekutu terdekat AS untuk tetap mengendalikan Gaza dalam bentuk dan wajah barunya,” tegas KH Athian.
Pesimisme terhadap Pengaruh Indonesia
KH Athian mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dengan Donald Trump sebagai “big boss” dan pemegang kendali kebijakan dalam BOP seumur hidup, Indonesia akan kesulitan untuk mempengaruhi arah keputusan yang diambil. Justru sebaliknya, ia khawatir Indonesia hanya akan berperan sebagai pendukung kebijakan Amerika Serikat dan Israel.
“Saya yakin Indonesia hanya akan menjadi kacung Amerika bahkan untuk masuk BOP kita harus membayar iuran keanggotaan hingga Rp17 triliun uang rakyat yang mayoritas hidup dalam kemiskinan bahkan sebagiannya dibawah garis kemiskinan” terangnya.
KH Athian menjelaskan bahwa dana iuran tersebut kemungkinan besar diperuntukkan akhirnya hanya untuk kepentingan bisnis Trump dan kelompok kroninya. Pasalnya, Trump pernah menyatakan bahwa Gaza to be ” The Reviera of The Middle East.”
Maksud sebenarnya, menurut KH Athian, adalah rencana Trump untuk mengubah Gaza menjadi destinasi wisata dengan berbagai fasilitas hiburan modern. Proyek tersebut dinilai sarat dengan kepentingan bisnis Trump, para pendukungnya, serta keluarganya.
“Padahal yang namanya pusat hiburan terutama yang dikelola orang kafir lazimnya identik dengan berbagai bentuk kemaksiatan . Ini jelas bertentangan dengan kultur asli penduduk muslim Gaza yang sangat relijius,” terang KH Athian.
Alternatif Solusi yang Lebih Konstitusional
Ketua FUUI ini menyarankan agar Presiden Prabowo menempuh jalur yang lebih konstitusional dan legitimate dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jalur tersebut antara lain melalui keputusan Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendapat pengakuan dari 156 negara terhadap kemerdekaan Palestina.
Menurut KH Athian, solusi sejati bagi permasalahan Gaza dan Palestina secara keseluruhan adalah dengan mengembalikan status Palestina sebagai negara yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat.
Di akhir pernyataannya, KH Athian mengajukan seruan kepada Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang keputusan bergabung dengan Board of Peace.
“Kita berharap Presiden Prabowo dapat meninjau kembali masuknya Indonesia dalam Board of Peace . Mudah-mudahan setelah mendapatkan banyak masukan bahkan kecaman di dalam bahkan di luar negeri, Presiden Prabowo segera membatalkan keikutsertaan dalam Board of Peace,” pungkas KH Athian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilontarkan FUUI maupun berbagai pihak lainnya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. [ ]
