BANDUNG, Kanal Berita – – Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap pergeseran sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kini mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Sikap MUI yang berubah drastis pasca pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai mengejutkan dan samasekali tidak mewakili aspirasi dan kepentingan umat Islam.
Ketua FUUI, KH Athian Ali M.Dai, menyatakan keheranannya atas transformasi sikap MUI yang begitu cepat.
“Kenapa begitu luar biasa cepatnya perubahan prinsip dan sikap MUI, dimana yang semula tegas menolak, kini tiba-tiba berubah dan balik mendukung, hanya setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo. Apakah sebelum pertemuan dengan Presiden Prabowo, MUI tidak mengerti sedikitpun terkait isi perut BoP sehingga tegas menolak keikutsertaan Indonesia didalamnya ? dan baru mengerti dan mendukung setelah dijelaskan Presiden Prabowo ? Rasanya saya kurang bisa percaya jika MUI senaif itu,” ungkap KH Athian saat ditemui di Bandung, Sabtu malam (7/2/2026)
Dukungan MUI Tidak Membawa Maslahat
Sebelumnya, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan dukungan organisasinya terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Board of Peace. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Jakarta, di mana Prabowo memberikan penjelasan detail mengenai BoP.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ujar Anwar Iskandar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari detik, Selasa (3/2/2026).
Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi kritis dari berbagai kalangan, termasuk FUUI yang menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas umat Islam Indonesia.
Masuk BoP Melanggar Konstitusi
KH Athian Ali menilai sikap MUI yang mendadak berubah sangatlah merugikan, tidak hanya bagi MUI sebagai institusi, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya komunitas muslim. Menurutnya, umat Islam masih mengharapkan MUI dapat menjadi representasi yang kuat dalam menyikapi kebijakan Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Yang lebih mengkhawatirkan bagi KH Athian adalah fakta bahwa akhirnya MUI ikut serta mendukung keputusan Presiden Prabowo untuk Indonesia bergabung ke dalam BoP yang telah melanggar konstitusi
” Terutama melanggar alinea ke satu pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apapun. Juga alinea ke empat yang mengamanatkan Indonesia untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.
MUI selayaknya berada digaris terdepan mewakili Indonesia yang mayoitas muslim dalam memperjuangkan hak kemerdekaan saudara saudaranya sesama muslim di Palestina ,” ungkap KH Athian dengan nada prihatin
Khawatir Hanya Akan Jadi “Kacung”
Ketua FUUI juga mempertanyakan efektivitas posisi Indonesia dalam struktur Board of Peace. Menurut analisanya ” Indonesia yang diwakili Presiden Prabowo tidak akan memiliki dampak yang signifikan untuk mengimbangi Powerful Influence Donald Trump yang memiliki Hard Power pada posisinya di forum tersebut.
Dikhawatirkan keberadaan Indonesia hanya sekedar kacung. Jangankan menghadapi hegemoni Trump sebagai pemimpin negeri Adi Daya, di negeri sendiri sebagai pimpinan tertinggi acapkali nampak ragu bahkan terkesan tidak berani mengambil keputusan yang menurut banyak ahli dan tokoh masyarakat harus segera diambil keputusan ” jelas KH Athian.
Waspada Agenda Tersembunyi Trump dan Netanyahu
Lebih lanjut, KH Athian mengkritik dalih yang disampaikan Presiden Prabowo kepada MUI, bahwa Indonesia dapat keluar dari BoP jika kepentingan ummat Islam tidak terakomodir
” Kepentingan umat Islam apa dan yang mana yang bisa diharapkan dengan keberadaan Indonesia di BoP yang sepenuhnya ada dalam kendali Trump dengan dukungan penuh Netanyahu . Mereka berdua sejak dulu sudah menunjukkan ambisi yang kuat untuk menjajah dan menguasai Gaza .
Sejak lama rakyat Gaza ditekan untuk meninggalkan tanah air mereka. Bahkan Indonesia sempat diminta menampung pengungsi Palestina.Sejak kapan Trump memikirkan kepentingan rakyat Palestina ? Bukankah selama ini yang bersangkutan sepenuhnya mendukung Israel dalam menjajah dan memerangi bangsa Palestina? Banyak pihak menduga BoP hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan bisnis Trump, keluarganya dan kepentingan Israel. Jika ini benar, maka sungguh ironis jika Indonesia malah bukan hanya mendukung, bahkan ikut menyumbang Rp 17 trilyun untuk rencana yang sebelumnya dikecam MUI namun kini diamini ,” tegas KH Athian.
Faktanya banyak negara-negara besar di Eropa yang berpikir rasional bersama 156 negara di dunia yang selama ini mendukung sepenuhnya kenerdekaan Palestina, dengan tegas menolak keras untuk bergabung dengan BoP gagasan Trump.
Seruan Tegas kepada MUI
FUUI melalui KH Athian menyampaikan harapan, agar MUI dapat mengambil sikap yang lebih tegas terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
“Kita berharap MUI kembali ke sikap awal dan konsisten sepenuhnya mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh tanpa campur tangan Amerika lewat Board of Peace . MUI harus tegas menolak Board of Peace seperti sikap mayoritas ulama, tokoh masyarakat dan umat Islam di Indonesia,” harap KH Athian.
Iuran Rp17 Triliun Sebaiknya untuk Rakyat
KH Athian juga menyoroti masalah iuran keanggotaan Indonesia dalam BoP yang dikabarkan mencapai sekitar Rp17 triliun. Ia berharap MUI dapat mendorong Presiden Prabowo untuk tidak hanya keluar dari BoP, tetapi juga membatalkan penyetoran dana tersebut.
Menurutnya, dana sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan domestik yang masih dihadapi rakyat Indonesia.
“Uang Rp17 triliun itu selayaknya dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang masih banyak yang kelaparan, putus sekolah, korban PHK dan berbagai penderitaan rakyat lainnya. Atau disumbangkan langsung kepada penguasa di Gaza dalam menata kembali kondisi Gaza pasca perang,” pungkas KH Athian.
Dilema Diplomasi dan Konstitusi
Kasus ini menggambarkan dilema yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri, khususnya terkait isu Palestina yang sangat sensitif bagi umat Islam Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian global. Di sisi lain, langkah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan aspirasi mayoritas rakyat.
Kritik FUUI terhadap MUI juga mencerminkan harapan umat agar lembaga keagamaan dapat menjadi benteng pertahanan dalam menjaga kepentingan umat dan bangsa. Perubahan sikap yang terlalu cepat dan terkesan tanpa pertimbangan mendalam dapat mengikis kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga tersebut.
Ke depan, publik akan terus mengawasi bagaimana MUI dan organisasi Islam lainnya menyikapi kebijakan pemerintah terkait Board of Peace. Apakah MUI akan mempertahankan dukungannya atau kembali mengkritisi keputusan tersebut, sangat bergantung pada perkembangan implementasi BoP di lapangan dan sejauh mana kepentingan Indonesia dan Palestina benar-benar terakomodir.[ ]
