KANALBERITA.COM – Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali, mengemukakan bahwa adopsi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan dua sisi mata uang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di satu sisi, AI membuka cakrawala baru dalam pengembangan bisnis, namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan yang perlu diantisipasi.
“Sebenarnya, usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung sebagian besar ekonomi, menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerentanan yang signifikan,” ujar Rhenald di sela The 3rd Jakarta International Competition Forum (3JICF) di Danareksa Tower, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi AI yang strategis dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar UMKM melalui platform digital. Inovasi dalam pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan produktivitas dan interaksi langsung dengan konsumen.
Namun, Rhenald menekankan adanya kerentanan yang mendalam akibat asimetri data, di mana platform digital mengumpulkan volume data perilaku konsumen yang masif, sementara UMKM hanya memperoleh wawasan terbatas. Selain itu, ia juga menyoroti masalah bias pencarian dan penetapan harga algoritmik yang seringkali tidak transparan.
Tantangan Ketergantungan dan Diskriminasi Digital
Lebih lanjut, Rhenald menggarisbawahi risiko ketergantungan UMKM terhadap platform digital yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional seperti logistik, pembayaran, dan periklanan. Ketergantungan ini dapat membuat UMKM rentan terhadap perubahan sistem yang tidak mereka kendalikan.
“Selanjutnya, ada juga risiko ketergantungan. Ini karena platform mengintegrasikan logistik, pembayaran dan periklanan, sehingga UMKM menjadi semakin bergantung pada sistem yang tidak mereka kendalikan,” jelasnya.
Sistem yang sangat mengandalkan otomasi juga berpotensi menciptakan hasil yang diskriminatif atau eksklusif, yang pada gilirannya dapat mengganggu lanskap persaingan usaha. Oleh karena itu, Rhenald menegaskan bahwa memastikan UMKM dapat bersaing secara adil dan terbuka di era digital ini merupakan misi utama bagi para pemangku kepentingan di seluruh dunia.
Ia menyerukan kolaborasi antar regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk memperkuat penegakan hukum, tata kelola yang baik, serta kerja sama yang sinergis di era digital. “Mari kita atasi kompleksitas ini bersama-sama. Mari kita bangun kerangka kerja regulasi yang memberdayakan inovasi, bukan membatasinya. Mari kita pastikan bahwa era AI menjadi era peluang bersama, sumber daya bersama dan data bersama,” tutup Rhenald.
