Kabar Gembira, Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2025 Turun

JAKARTA, Kanal Berita – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mempersiapkan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025, menyusul arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini akan direalisasikan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada jamaah.

Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Syafii dilansir dari antara, Jumat (27/12/2024).

Langkah konkret penurunan biaya akan difokuskan pada empat komponen utama: penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Khusus untuk biaya penerbangan yang mencakup 35-40 persen dari total BPIH, akan mendapat perhatian khusus dalam upaya efisiensi.

Proses penetapan biaya final akan melalui pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Haji yang rencananya dibentuk pada 30 Desember 2024. Meski DPR sedang masa reses, pembahasan akan tetap dilakukan demi kepentingan nasional.

“Yang pasti biaya haji 2025 akan lebih murah. Setelah pembentukan Panja dan rapat pembahasan, barulah akan diputuskan besaran pastinya,” tegas Syafii.

Sementara itu, Kemenag juga akan segera meminta persetujuan DPR terkait penggunaan uang muka BPIH untuk kontrak fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Langkah ini dinilai mendesak mengingat kompetisi dengan negara lain dalam mendapatkan lokasi dan fasilitas terbaik.

“Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera dituntaskan. Jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan,” jelas Syafii.

Wamenag menekankan bahwa fokus utama dari kebijakan ini adalah peningkatan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. “Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” tambahnya.

Pihaknya berkomitmen untuk memastikan jamaah mendapatkan lokasi dan fasilitas di Armuzna, termasuk tenda dan fasilitas pendukung lainnya, yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan bersama DPR RI untuk mencari solusi terbaik.