JAKARTA,Kanal Berita – – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terkait merebaknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia. Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Badan Gizi Nasional, IDAI menyoroti kontradiksi antara tujuan mulia program dengan realitas implementasi yang justru membahayakan keselamatan anak.
Program MBG yang pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia, kini menghadapi tantangan serius berupa kejadian keracunan yang terus berulang. Kondisi ini tidak hanya menimpa anak sekolah, tetapi juga merambah ke kelompok rentan lainnya seperti balita dan ibu hamil, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang semakin meluas di kalangan tenaga medis.
Dalam surat terbuka tersebut, IDAI menegaskan lima poin krusial yang harus mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional.
Pertama, organisasi profesi dokter anak ini menekankan bahwa keselamatan anak dan kelompok rentan harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Anak-anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif keracunan makanan dan harus mendapat perlindungan maksimal.
Kedua, IDAI menuntut penerapan standar keamanan pangan (food safety) yang ketat dalam seluruh tahapan program MBG. Mulai dari proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus mengikuti protokol keamanan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan anak.
Poin ketiga menyangkut kualitas gizi dan keseimbangan menu yang harus dijamin dalam program MBG. IDAI menekankan bahwa menu makanan bergizi gratis seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak yang memiliki kompetensi dalam memahami kebutuhan nutrisi spesifik anak untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal.
Keempat, IDAI mendesak adanya pengetatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya. Semua pihak yang terlibat dalam program harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi secara berkala oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
Poin kelima dan terakhir menyangkut pentingnya menyiapkan prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan dalam program MBG. IDAI menekankan perlunya prosedur mitigasi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Selain itu, pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di lapangan.
Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K), memberikan pernyataan tegas terkait situasi yang sedang dihadapi. Menurutnya, satu anak yang mengalami keracunan saja sudah merupakan masalah serius, apalagi ketika fenomena ini menimpa ribuan anak di seluruh Indonesia.
“IDAI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, terutama untuk memastikan bahwa program yang sedang berjalan benar-benar tepat sasaran. Ia khususnya menyoroti pentingnya fokus pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia yang memang menjadi prioritas utama dalam program pemerataan gizi,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025)
Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, DR Dr Hikari Ambara Sjakti, SpA, SubsHemaOnk(K), menyampaikan komitmen organisasinya untuk turut serta dalam perbaikan program MBG. IDAI menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
Sikap proaktif IDAI ini menunjukkan kepedulian tinggi profesi dokter anak terhadap kesehatan dan keselamatan generasi muda Indonesia. Sebagai organisasi yang memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam menangani kesehatan anak, masukan dari IDAI seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah dalam memperbaiki implementasi program MBG.
Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak dalam program MBG sesungguhnya menjadi alarm peringatan bagi seluruh stakeholder terkait. Program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak tidak boleh justru menjadi ancaman bagi keselamatan mereka.
Respons cepat dan komprehensif dari Badan Gizi Nasional terhadap surat terbuka IDAI akan menjadi indikator sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan anak-anak Indonesia. Evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem pengawasan, dan penguatan standar keamanan pangan menjadi langkah-langkah mendesak yang harus segera diimplementasikan.
Kolaborasi antara IDAI dengan pemerintah dalam memperbaiki program MBG diharapkan dapat menghasilkan sistem yang tidak hanya mampu meningkatkan status gizi anak, tetapi juga menjamin keselamatan mereka. Masa depan generasi muda Indonesia tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan politik atau target program yang tidak realistis.
Program MBG yang telah menelan investasi besar dari APBN harus dijalankan dengan standar tertinggi untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.[ ]
