BANDUNG, Kanal Berita – – Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menyoroti kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, ULN pada triwulan II 2025 atau hingga Agustus 2025 tercatat mencapai 433,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp7.333,99 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,1% secara tahunan (year on year). Sementara dikutip dari tempo.co (6/9/2025) di 2025 pemerintah mengumumkan outlook penerimaan pajak hanya 94,9 persen atau Rp 2.076,9 triliun, sedangkan bunga utang yang harus dibayar tahun ini sebesar Rp 552,8 triliun. Artinya sekitar 26 persen pajak digunakan untuk membayar bunga.
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi utang negara yang kian membengkak. Menurutnya, data dan fakta menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya termasuk dalam kategori negara yang kaya akan sumber daya alam.
“Menurut pengamat dunia pada tahun 2050 atau 25 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia urutan ke-4 atau paling minim urutan ke-5. Namun melihat fakta utang yang terus menggunung, rasanya pesimis prediksi pengamat tersebut jadi kenyataan,” ungkap KH Athian.
Kekayaan Alam Dikuasai Segelintir Pihak
KH Athian menyoroti bahwa pengelolaan kekayaan Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja. Ia mengambil contoh kasus tambang Freeport di Papua yang menghasilkan emas dalam jumlah sangat besar.
Menurut estimasi yang dikemukakan KH Athian, tambang Freeport tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan mencapai Rp13.000 triliun per tahun. Namun, ia mempertanyakan berapa sebenarnya porsi yang masuk ke kas negara dan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Tetapi berapa yang benar-benar masuk negara dan untuk kemakmuran rakyat? Belum potensi tambang yang lainnya,” ujar KH Athian.
Pertanyaan tersebut mengindikasikan kekhawatiran bahwa sebagian besar hasil kekayaan alam Indonesia tidak memberikan dampak maksimal bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat luas. Padahal, potensi tambang yang dimiliki Indonesia bukan hanya terbatas pada Freeport, melainkan tersebar di berbagai daerah dengan jenis komoditas yang beragam.
Oligarki Dinilai Jadi Penghalang Utama
Dalam pandangannya, KH Athian menyebut bahwa salah satu akar permasalahan mengapa Indonesia sulit lepas dari jeratan utang yang terus membesar adalah pengaruh oligarki dalam pemerintahan. Ia mengibaratkan oligarki sebagai “duri dalam daging” yang terus mencengkram dan mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kehadiran pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak terikat dengan kepentingan kelompok oligarki.
“Singkirkan oligarki yang sudah mencengkram dan mengeruk kekayaan Indonesia. Harus lahir seorang pemimpin murni dari rakyat, bukan lahir dari kepentingan oligargi,” tegas KH Athian.
Pernyataan ini menggarisbawahi pandangan FUUI bahwa perubahan struktural dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan menjadi prasyarat penting untuk membebaskan Indonesia dari beban utang yang terus bertambah.
Solusi Pelunasan Utang Negara
KH Athian juga menawarkan sejumlah solusi konkret yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan utang negara. Menurutnya, salah satu kunci utama adalah memastikan bahwa 100% kekayaan alam Indonesia dikelola langsung oleh negara dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok oligarki.
“Selain itu bisa dilakukan dengan penghematan anggaran negara, berantas korupsi, perampasan asset koruptor dan penghematan gaji pejabat negara,” pungkasnya.
Rekomendasi yang disampaikan KH Athian mencakup beberapa aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, efisiensi belanja negara melalui penghematan anggaran yang tidak prioritas. Kedua, pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten sebagai upaya menutup kebocoran keuangan negara.
Ketiga, perampasan aset hasil korupsi yang dapat digunakan untuk menambah pemasukan negara. Keempat, rasionalisasi gaji dan tunjangan pejabat negara agar lebih proporsional dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Kritik yang disampaikan FUUI ini menambah daftar panjang kekhawatiran berbagai kalangan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Meski pemerintah selama ini berargumen bahwa utang masih dalam batas aman dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta program-program strategis, namun pertumbuhan utang yang konsisten tetap menjadi perhatian serius bagi sejumlah pemangku kepentingan.
Ke depan, diperlukan dialog yang lebih mendalam antara pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan para ahli untuk merumuskan strategi jangka panjang dalam mengelola utang negara sekaligus memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia bagi kesejahteraan rakyat secara merata.[ ]
