JAKARTA , Kanal Berita – – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebuah survei yang dilakukan oleh Kabinet Bayangan menghadirkan potret yang jauh dari menggembirakan. Dari 1.000 responden yang dilibatkan dalam survei ini, sebanyak 75 persen menyatakan mengalami stres yang dipicu langsung oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Angka itu bukan sekadar data di atas kertas — ia mencerminkan beban psikologis dan ekonomi nyata yang ditanggung jutaan rakyat di seluruh penjuru Indonesia.
Survei dilaksanakan secara daring pada periode 10–20 Oktober 2026, menjangkau responden dari berbagai daerah di Indonesia dengan komposisi yang beragam dari sisi latar belakang demografis, profesi, dan tingkat pendapatan. Metodologi pengambilan sampel dirancang untuk memberikan gambaran yang representatif terhadap kondisi masyarakat secara umum.
Hanya 2,7 Persen yang Merasa Sejahtera
Temuan yang paling menonjol — dan paling mengkhawatirkan — dari survei ini adalah angka kesejahteraan yang sangat rendah. Ketika responden ditanya tentang kondisi kesejahteraan mereka saat ini, hanya 2,7 persen yang menyatakan merasa sejahtera. Sementara 50,2 persen dari total responden menyatakan kondisi ekonomi mereka biasa-biasa saja, dan 47,1 persen secara tegas menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Angka-angka ini menjadi latar belakang yang krusial untuk membaca lebih jauh temuan-temuan lain dalam survei. Ketika mayoritas masyarakat merasa berada dalam tekanan ekonomi, respons dan penilaian mereka terhadap berbagai aspek pemerintahan pun sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung yang mereka rasakan sehari-hari.
Stres Dipicu Kebijakan: Dari BBM hingga Program MBG
Dari 75 persen responden yang menyatakan mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, tiga kebijakan utama muncul sebagai pemicu terbesar. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi faktor penyebab stres yang paling banyak disebut, dengan 64,5 persen responden menyatakannya sebagai beban yang paling terasa. Disusul oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebutkan oleh 49,3 persen responden.
Menariknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan kabinet Prabowo-Gibran justru masuk sebagai pemicu stres ketiga, dengan 48,7 persen responden menyatakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat ini dalam implementasinya justru menimbulkan kekhawatiran tersendiri — baik dari sisi pendanaan, mekanisme pelaksanaan, maupun efektivitas sasarannya.
Kepercayaan terhadap Lembaga Negara: KPK di Titik Paling Mengkhawatirkan
Survei ini juga memetakan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga negara, dan hasilnya menggambarkan fragmentasi kepercayaan yang cukup serius. Militer atau TNI memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dari seluruh lembaga yang disurvei, yakni 87,1 persen. Diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto yang mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 74,3 persen, dan Mahkamah Agung di angka 69,2 persen.
Namun di ujung yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 31,4 persen — angka yang sangat rendah untuk sebuah lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia. Kepercayaan terhadap DPR pun tidak jauh lebih baik, hanya berada di angka 38,6 persen.
Rendahnya kepercayaan terhadap KPK dan DPR mencerminkan persepsi publik yang sudah sangat kritis terhadap kapasitas dan komitmen kedua lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya. Angka ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemangku kepentingan di kedua institusi tersebut.
Kepuasan terhadap Kinerja Kabinet: Hanya Pertanian yang Dipuji
Penilaian terhadap kinerja sektoral kabinet memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang di mana pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap berhasil dan di mana masih jauh dari harapan. Sektor pertanian mencatat tingkat kepuasan tertinggi, yakni 72,4 persen — sebuah capaian yang patut diapresiasi dan mencerminkan perhatian nyata yang diberikan pemerintah terhadap swasembada pangan.
Namun di sektor lain, angkanya jauh lebih suram. Sektor penegakan hukum hanya meraih kepuasan 38,2 persen, sementara penanganan korupsi bahkan lebih rendah lagi di angka 31,7 persen. Sektor ekonomi dan lapangan kerja — yang paling langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas — mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 41,3 persen. Sementara sektor pendidikan berada di 52,4 persen.
Kabinet Bayangan: Pemerintah Harus Dengar Suara Rakyat
Juru bicara Kabinet Bayangan yang merilis hasil survei ini menekankan bahwa data-data tersebut seharusnya menjadi bahan bakar bagi pemerintah untuk melakukan koreksi serius terhadap arah kebijakan yang telah dan akan diambil.
“Survei ini bukan serangan kepada pemerintah. Ini adalah suara rakyat yang harus didengar. Ketika 75 persen warga mengalami stres akibat kebijakan, itu bukan sinyal kecil yang bisa diabaikan. Itu adalah alarm keras yang harus dijawab dengan kebijakan yang lebih pro-rakyat, bukan dengan program populis yang tidak menyentuh akar masalah.” Ahmad Jilul — Juru Bicara Kabinet Bayangan
Kabinet Bayangan juga menyoroti kontradiksi antara angka-angka pertumbuhan ekonomi makro yang kerap dipresentasikan pemerintah dengan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tampak baik di atas kertas ternyata tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata di lapisan masyarakat bawah dan menengah.
“Ada jurang yang sangat lebar antara angka-angka di laporan pemerintah dengan yang dirasakan warga di lapangan. Selama jurang itu tidak dijembatani dengan kebijakan yang tepat sasaran, stres sosial ini akan terus meningkat dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan yang lebih besar.” Ahmad Jilul — Juru Bicara Kabinet Bayangan
Dua Tahun Prabowo-Gibran: Catatan untuk Lembaran Berikutnya
Dua tahun bukanlah waktu yang cukup untuk menilai sebuah pemerintahan secara menyeluruh. Banyak program yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menunjukkan hasil nyatanya. Namun data-data dalam survei ini memberikan sinyal penting: kepercayaan dan kepuasan masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan narasi dan program-program yang terlihat besar, jika di lapangan tekanan ekonomi dan ketidakpastian hidup masih menjadi teman sehari-hari bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Survei Kabinet Bayangan ini, dengan segala limitasinya sebagai survei daring dengan 1.000 responden, menawarkan cermin yang layak untuk ditatap dengan jujur oleh siapa pun yang berkepentingan dengan arah perjalanan bangsa ini ke depan.[ ]
Wartawan Senior yang pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Suara Hidayatullah dan Majalah Percikan Iman
