Kolom

Dana Cadangan Pesangon: Jaminan Hak Pekerja atau Beban Baru Dunia Usaha?

×

Dana Cadangan Pesangon: Jaminan Hak Pekerja atau Beban Baru Dunia Usaha?

Sebarkan artikel ini
Suhendri Zikri Destiana
Suhendri Zikri Destiana S.H., M.H., C.MED., CLA., CLTS

Oleh : Suhendri Zikri Destiana, S.H., M.H., C.MED., CLA., CLTS

Dana cadangan pesangon kini menjadi salah satu isu paling penting dalam perubahan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Gagasan dasarnya mudah dipahami: ketika hubungan kerja berakhir karena pemutusan hubungan kerja (PHK), hak pekerja tidak boleh bergantung pada apakah perusahaan sedang memiliki uang atau justru mengalami kesulitan keuangan. Namun, di balik tujuan perlindungan tersebut, muncul pertanyaan besar: bagaimana kewajiban baru ini dirancang agar benar-benar menjamin hak pekerja tanpa menciptakan tekanan keuangan yang tidak terukur bagi dunia usaha?

Pertanyaan itu bukan penolakan terhadap perlindungan pekerja. Justru sebaliknya, kebijakan yang menyangkut hak pekerja dalam jumlah besar harus dirancang dengan presisi. Sebab, aturan yang baik bukan hanya tegas dalam mewajibkan, tetapi juga jelas mengenai cara menghitung, menyetor, mengelola, mengawasi, dan mencairkan dana.

Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK. Pasal tersebut mengatur tujuan perlindungan, pengelolaan oleh lembaga pemerintah, pengecualian bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil, serta pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah. Bahkan, ayat (6) memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana tersebut, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.

Dengan demikian, isu ini bukan sekadar wacana kebijakan. Undang-undang telah menetapkan kewajiban dan konsekuensi administratifnya. Yang masih ditunggu adalah desain operasional yang akan menentukan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan secara adil dan dapat dipatuhi.

Jangan Sampai Kewajiban Sudah Tegas, Mekanismenya Justru Kabur

Sampai 17 November 2026, pemerintah menyatakan peraturan pelaksanaan masih disiapkan. Menteri Ketenagakerjaan juga menegaskan belum ada keputusan mengenai lembaga pengelola, besaran iuran, maupun mekanisme penyetoran dana. Pemerintah sekaligus membantah kabar bahwa dana tersebut telah ditetapkan untuk disetorkan kepada Danantara. Artinya, perusahaan tidak boleh menganggap telah ada rekening, lembaga, atau skema setoran resmi sebelum dasar pelaksanaannya ditetapkan.

BACA JUGA  Pengamat : Program Magang Nasional Bisa Jadi Solusi Redam Kegelisahan Sosial

Di sinilah tantangan regulasinya. Pasal 253 telah memerintahkan penyediaan dana dan menyebut lembaga pemerintah sebagai pengelola, tetapi sejumlah unsur yang menentukan beban dan kepastian pelaksanaan masih harus dijabarkan. Tanpa formula yang transparan, perusahaan belum dapat menghitung secara akurat besaran kewajiban. Tanpa tata kelola yang akuntabel, pekerja pun belum memperoleh kepastian tentang keamanan dana dan kecepatan pencairannya.

Peraturan Pemerintah nantinya setidaknya harus menjawab: apakah pencadangan dihitung berdasarkan persentase upah, masa kerja, jumlah pekerja, estimasi risiko PHK, atau kombinasi beberapa faktor? Apakah setoran dilakukan bulanan, tahunan, atau dengan mekanisme lain? Bagaimana perlakuan terhadap pekerja yang masa kerjanya berubah, berpindah lokasi, atau mengalami pergantian pemberi kerja? Bagaimana dana dikembalikan atau diselesaikan apabila tidak terjadi PHK? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara eksplisit, bukan diserahkan pada tafsir masing-masing pihak.

Risiko Beban Ganda Harus Diantisipasi

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah hubungan antara dana cadangan pesangon dan kewajiban pengusaha membayar hak akibat PHK. Dana cadangan harus diposisikan sebagai instrumen pendanaan untuk menjamin tersedianya sumber pembayaran, bukan sebagai pengganti atau pembatas hak normatif pekerja. Saldo dana yang tersedia tidak boleh ditafsirkan sebagai batas maksimum hak pekerja apabila berdasarkan hukum pekerja berhak atas jumlah yang lebih besar.

Di sisi lain, aturan pelaksana harus menghindari beban ganda yang tidak proporsional. Perusahaan yang selama ini telah melakukan pencadangan internal atau memiliki skema pendanaan tertentu perlu memperoleh kejelasan apakah dan bagaimana skema tersebut dapat diperhitungkan. Tanpa pengaturan transisi dan pengakuan yang tepat, perusahaan berisiko menanggung biaya yang tumpang tindih, sementara tujuan perlindungan belum tentu menjadi lebih efektif.

Prinsipnya, perlindungan pekerja harus diperkuat melalui sistem pendanaan yang nyata, bukan sekadar menambah pos biaya tanpa desain manfaat, tata kelola, dan mekanisme pencairan yang terukur.
Outsourcing dan BUJP: Industri Padat Karya yang Perlu Diperhitungkan

Dampak kebijakan ini patut dianalisis secara khusus terhadap perusahaan outsourcing dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Kedua jenis usaha tersebut pada umumnya mengelola tenaga kerja dalam jumlah besar, menempatkan pekerja di lokasi pengguna jasa, dan menjalankan usaha berdasarkan kontrak layanan yang memiliki jangka waktu serta risiko perpanjangan atau penghentian.

BACA JUGA  Industri Outsourcing di Tengah Perubahan Regulasi: Antara Perlindungan Pekerja dan Kepastian Hukum

Dalam industri jasa pengamanan, berakhirnya kontrak antara BUJP dan pengguna jasa dapat memicu perubahan penempatan personel Satpam, pengurangan kebutuhan tenaga kerja, atau proses pengalihan layanan kepada BUJP lain. Situasi tersebut memerlukan kejelasan mengenai siapa pemberi kerja pada saat PHK terjadi, bagaimana masa kerja dan hak pekerja dihitung, serta bagaimana dana cadangan mengikuti kewajiban yang melekat pada hubungan kerja. Dana cadangan tidak boleh membuat hak pekerja terputus di tengah pergantian vendor.

Dari sisi usaha, perusahaan penyedia jasa juga harus menyusun harga penawaran dengan memperhitungkan seluruh kewajiban ketenagakerjaan. Jika besaran pencadangan ditetapkan tanpa memperhitungkan karakteristik usaha padat karya dan siklus kontrak, biaya jasa dapat meningkat secara signifikan. Konsekuensinya dapat merembet pada tender, kemampuan perusahaan mempertahankan kontrak, dan keputusan pengguna jasa dalam memilih penyedia.

Karena itu, pemerintah perlu menguji dampak kebijakan melalui simulasi untuk berbagai sektor dan skala usaha. Industri pengamanan, kebersihan, penyediaan makanan, dan bidang alih daya lainnya memiliki pola operasional berbeda. Satu formula yang tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik berisiko menghasilkan beban yang tidak proporsional.

Lembaga Pengelola Harus Dipilih dengan Standar Akuntabilitas Tinggi

Ketentuan bahwa dana dikelola oleh lembaga pemerintah membawa konsekuensi penting. Lembaga pengelola harus memiliki mandat yang jelas, kapasitas administrasi dan keuangan, sistem pencatatan individual atau kolektif yang dapat diaudit, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan. Harus jelas pula siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pencairan, penyalahgunaan, atau kerugian dalam pengelolaan dana.

Dana tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Karena itu, tata kelolanya tidak boleh menjadi ruang ketidakjelasan. Pemerintah perlu mengatur pemisahan aset, pelaporan berkala, audit independen, keterbukaan biaya pengelolaan, perlindungan terhadap risiko investasi, dan standar waktu pencairan. Pengelolaan dana tidak boleh berubah menjadi mekanisme penghimpunan dana tanpa jaminan layanan yang dapat diukur.

Penentuan lembaga pengelola juga perlu dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan kesiapan kelembagaan, bukan sekadar pertimbangan praktis atau spekulasi publik. Sampai keputusan resmi diterbitkan, penyebutan lembaga tertentu sebagai pengelola harus dihindari.

Sanksi Berat Menuntut Masa Transisi dan Sosialisasi yang Memadai

Pasal 253 ayat (6) memuat spektrum sanksi administratif yang serius, termasuk pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Karena konsekuensinya dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan dan pekerja yang bergantung pada kegiatan usaha tersebut, ketentuan teknis mengenai tahapan kepatuhan, pemeriksaan, peringatan, koreksi, dan pengenaan sanksi harus dirumuskan secara cermat.
Perlu dibedakan antara pengusaha yang sengaja menghindari kewajiban dengan perusahaan yang sedang menyesuaikan sistem karena mekanisme teknis belum tersedia atau belum dipahami. Ini bukan berarti pelanggaran harus ditoleransi, melainkan penegakan hukum harus memiliki standar yang jelas, proporsional, dan memberi ruang perbaikan sesuai ketentuan.

BACA JUGA  Alasan Toyota Indonesia Pertahankan Peran Manusia dalam Produksi Mobil

Sebelum kewajiban diterapkan secara operasional, pemerintah perlu menyediakan masa transisi yang realistis, panduan perhitungan, kanal konsultasi, serta sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja. Kepastian tersebut penting agar perusahaan dapat menganggarkan kewajiban secara benar dan pekerja memahami cara perlindungan haknya bekerja.

Jangan Hanya Mengumpulkan Dana, Pastikan Hak Pekerja Benar-Benar Terbayar

Ukuran keberhasilan dana cadangan pesangon bukan terletak pada besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan pada kemampuannya memastikan hak pekerja dibayar secara tepat, utuh, dan tepat waktu ketika terjadi PHK. Oleh karena itu, desain kebijakan harus berangkat dari kebutuhan pekerja, sekaligus memperhitungkan kemampuan dan keberlanjutan perusahaan.

Saya berpandangan, penyusunan Peraturan Pemerintah perlu melibatkan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, perusahaan outsourcing, BUJP, perusahaan pengguna jasa, praktisi hukum, ahli keuangan, dan aktuaria. Konsultasi publik harus membahas pilihan formula, simulasi beban, tata kelola, perlakuan atas pencadangan yang sudah ada, mekanisme pencairan, masa transisi, serta konsekuensi sanksi.

Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan ketidakjelasan aturan untuk menawarkan layanan setoran atau mengaku sebagai pengelola resmi. Sebelum mekanisme ditetapkan, pengusaha sebaiknya tidak menyetorkan dana kepada pihak mana pun atas nama Dana Cadangan Pesangon tanpa dasar hukum dan instruksi resmi.

Dana cadangan pesangon memiliki tujuan yang penting dan layak didukung. Namun, perlindungan yang kuat harus dibangun dengan kepastian hukum yang sama kuatnya. Negara harus menjamin pekerja tidak kehilangan haknya, sementara dunia usaha memperoleh formula kewajiban yang jelas, proporsional, transparan, dan dapat dijalankan. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan sebagai jaring pengaman justru menjadi sumber ketidakpastian baru bagi hubungan industrial.

* Penulis adalah Praktisi Hukum Ketenagakerjaan dan Pengamat Industri Alih Daya, serta Managing Partners SZD Law Office & Partners, Bogor, Jawa Barat.

Example 300x600
Headline

Oleh :  Miranti Aprida, S.TP., S.Psi Mahasiswa Program Magister Sains Psikologi, Soegijapranata Catholic University.    “Nanti kalau sudah menikah, pasti bahagia.” “Kalau sudah punya anak,…