BANDUNG, Kanal Berita – – Pengesahan APBN 2026 dalam Rapat Paripurna kelima DPR masa sidang I 2025-2026 kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait alokasi anggaran fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp217,86 triliun. (detik.com)
Distribusi anggaran MBG dialokasikan melalui tiga sektor strategis dengan porsi yang berbeda-beda. Sektor pendidikan mendapat bagian terbesar yakni Rp223 triliun atau 83,4 persen dari total anggaran. Sementara sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan sektor ekonomi mendapat jatah Rp19,7 triliun (7,4 persen).
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M.Dai, memberikan pandangan kritis terhadap program yang secara konsep terlihat mulia namun dalam implementasinya menuai berbagai persoalan fundamental. Menurutnya, program ini sejak awal menghadapi tantangan serius, terutama dari aspek pendanaan.
“Sejak awal sudah banyak yang meragukan atau pesimis. Dengan melihat dana yang begitu besar namun tidak dibarengi dengan kesiapan sumber pendanaan menunjukkan program tersebut tanpa perencanaan yang matang,” ungkap KH Athian dengan nada keprihatinan.
Kritik yang disampaikan tidak hanya berhenti pada aspek perencanaan anggaran. KH Athian juga menyoroti indikasi adanya konflik kepentingan dan potensi praktik korupsi yang mengintai program berskala masif ini. Kondisi ini diperparah dengan tumpang tindihnya koordinasi di lapangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program.
Ironi terbesar dari program MBG terungkap ketika pengesahan anggaran raksasa ini bersamaan dengan meledaknya kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa hingga awal September 2025, sekitar 3,5 juta anak sekolah di Indonesia telah menerima program MBG.
Namun, alih-alih memberikan manfaat kesehatan seperti yang diharapkan, program ini justru menimbulkan tragedi kemanusiaan. KH Athian mengutip data mencengangkan bahwa hingga September 2025, sedikitnya 5.360 anak menjadi korban keracunan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Kalau kita baca berita per 21 September 2025, korban keracunan bertambah menjadi 6.452 anak. Dengan kata lain, hanya dalam waktu sepekan, korban keracunan MBG bertambah 1.092 anak. Terakhir kasus yang terjadi di Bandung Barat sedikitnya ada 1.333 siswa anak keracunan usai menyantap hidangan MBG,” ungkap KH Athian dengan nada prihatin.
Melihat eskalasi kasus yang terus meningkat, KH Athian mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan responsif. Menurutnya, kondisi abnormal ini seharusnya segera ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan menghentikan sementara program untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Rasanya dengan akal sehat saja sudah bisa mengambil tindakan. Apakah belum cukup ribuan anak keracunan ini? Apakah harus menunggu korban lebih banyak lagi, lalu apa harus ada yang meninggal baru pemerintah sadar? Kalau sampai demikian berarti pemerintah lalai dan abai serta menjadikan anak sekolah hanya percobaan. Padahal ini urusannya nyawa,” tegas KH Athian.
Kritik fundamental juga diarahkan pada prioritas pembangunan pendidikan yang dinilai keliru. Meskipun mengakui pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, KH Athian menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Lebih jauh, KH Athian menyoroti berbagai kebutuhan dasar pendidikan yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian prioritas.
Data yang dikumpulkan FUUI mengungkap kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan. Lebih dari 60 persen bangunan sekolah dasar di Indonesia berada dalam kondisi rusak bahkan tidak layak untuk digunakan. Selain itu, jumlah sekolah menengah masih sangat kurang dan distribusinya tidak merata, sarana penunjang pendidikan yang minim, serta jutaan guru yang belum tersertifikasi dan belum sejahtera.
“Aspek pendidikan bukan hanya makan gratis bergizi saja, namun ada bagian dari kebutuhan dasar yang dijamin konstitusi yang harus dipenuhi dan diprioritaskan. Jangan memaksakan satu program dengan mengorbankan program dan hak rakyat yang lainnya,” pungkas KH Athian.
Kritik yang disampaikan FUUI ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Di satu sisi, program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun di sisi lain, implementasinya yang bermasalah justru menimbulkan risiko keselamatan dan mengabaikan kebutuhan fundamental lainnya dalam sistem pendidikan nasional.
Persoalan ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan implementasi yang hati-hati dalam setiap program pemerintah, terutama yang melibatkan keselamatan dan kesehatan generasi muda bangsa. Anggaran besar tidak akan bermakna jika tidak diimbangi dengan sistem pelaksanaan yang aman dan efektif.[ ]
