KANALBERITA.COM – Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan bahwa adopsi kendaraan elektrifikasi merupakan langkah yang lebih berkelanjutan untuk mencapai ketahanan energi nasional dibandingkan mengandalkan Program Biodiesel B50. Strategi ini dianggap krusial guna menekan angka emisi gas buang dari sektor transportasi secara lebih efektif di masa depan.
Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, menyoroti bahwa transisi energi melalui kendaraan listrik harus menjadi fokus utama pemerintah. Meskipun kebijakan biodiesel merupakan bagian dari langkah transisi, penggunaan bahan bakar tersebut tetap harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis mesin kendaraan agar tidak menimbulkan kerusakan.
Dalam diskusi mengenai kebijakan energi yang berlangsung di Jakarta, Jumat (3/7), Ahmad menegaskan pentingnya arah kebijakan nasional. “Ke depan kita harus fokus pada elektrifikasi kendaraan jalan raya,” ucap Ahmad dalam acara Clean Fuel Talk yang berlangsung pada Jumat (3/7).
Pihaknya menekankan bahwa kendaraan dengan teknologi hybrid, plug-in hybrid, hingga mobil listrik murni (EV) menawarkan solusi yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Percepatan adopsi teknologi ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan energi sekaligus mendukung target penurunan emisi jangka panjang bagi Indonesia.
Pentingnya Standarisasi Bahan Bakar
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan bakar yang beredar. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Joko Hadi Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar kualitas B50.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah sanksi, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan mutu. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan biodiesel memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi dampak negatifnya. Pemerintah berkomitmen untuk menyeimbangkan antara target transisi energi dengan perlindungan terhadap performa mesin kendaraan masyarakat di lapangan.
