KANALBERITA.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah intensif mengkaji implementasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia, sebuah inovasi yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit layaknya layanan Starlink. Inisiatif ini digagas untuk mengatasi kesenjangan konektivitas dan meratakan akses digital di seluruh pelosok negeri, terutama di area terpencil, perbatasan, dan perairan.
Kajian mendalam mengenai NTN-D2D ini tertuang dalam dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi NTN-D2D di Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan menjadi solusi krusial untuk pemerataan akses internet di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi darat atau menara BTS. Dengan kemampuan perangkat seluler berinteraksi langsung dengan satelit, hambatan geografis dapat diminimalisir secara signifikan.
“Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Komdigi .
Selain memperluas jangkauan layanan seluler, implementasi NTN-D2D juga diproyeksikan dapat memperkuat ketahanan komunikasi nasional, sebuah aspek vital dalam era digital saat ini. Lebih jauh, potensi dampak ekonomi digital di daerah-daerah terpencil juga diharapkan akan terdorong dengan adanya akses internet yang lebih merata.
Libatkan Berbagai Pihak
Saat ini, Komdigi membuka konsultasi publik terkait dokumen CFI tersebut, sebuah langkah strategis untuk menghimpun beragam pandangan dan praktik terbaik dari berbagai pemangku kepentingan. Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi.
“Kajian ini menekankan pentingnya teknologi NTN-D2D dalam mempercepat pemerataan akses digital, memperkuat ketahanan komunikasi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital,” ujar pihak Komdigi.
Pemerintah secara aktif mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi terkait, akademisi, hingga masyarakat umum. Kontribusi dari berbagai pihak ini akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Aspek-aspek yang akan dipertimbangkan meliputi teknis implementasi, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis yang berkelanjutan, serta skema kerja sama antaroperator demi terciptanya ekosistem digital yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
