BANDUNG, Kanal Berita – – Sejumlah perwakilan warga dan tokoh masyarakat Kelurahan Cipamokolan RT 01 -08 RW 01 Kecamat Rancasari Kota Bandung dan pihak panitia pembangunan Gereja Katholik Sang Hyang Hurip Santo Antonius melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Kota Bandung, Selasa (24/12/2024).
Audiensi yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan masalah terkait rencana pendirian gereja tersebut. Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, yang didampingi Wakil Ketua Komisi A Erick Darmadjaya.
Dalam pengantarnya Radea Respati menyampaikan pesan agar semua pihak menyampaikan dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Ia juga meminta semua pihak tetap menjaga kerukunan dan menghormati hukum yang berlaku.
Sementara itu dalam paparannya Anton Minardi selaku Kuasa Hukum Warga menyampaikan bahwa sejak awal rencana pembangunan gereja tersebut sudah banyak ditemukan pelanggaran prosedur dan pihak panitia tidak transparan serta tidak melibatkan perwakilan warga.
“Perlu diketahui warga keberatan adanya pembangunan gereja tersebut terkait perijinan yang cacat prosedur. Namun keberatan tersebut tak di gubris dan pihak panitia terkesan arogan dengan mengabaikan aspirasi warga,”ungkapnya.
Anton menambahkan pihak panitia pembangunan gereja tersebut juga tidak pernah disosialisasikan dengan warga secara maksimal. Pihaknya juga menemukan sebanyak 60 warga yang menyatakan setuju atas Pembangunan tersebut diketahui tanda tangannya berbeda dengan KTP yang bersangkutan.
“Ini jelas ada indikasi pemalsuan data dan tanda tangan yang masuk ranah pidana,”jelasnya.
Anton menjelaskan warga RW 01 tidak kurang dari 600 orang dan RW 02-12 Cipamokolan jumlahnya sampai 2500 orang yang mempercayakan penolakan Pembangunan gereja tersebut kepada MUI dan LPM akan tetapi pihak panitia pembangunan mengabaikan, melecehkan dua lembaga tersebut, sehingge keputusan rapat dengan Kesbangpol Kota Bandung 9 Februari 2022 yakni melakukan dialog denga masyarakat cipamokolan yang menolak tidak pernah dilakukan
“Tiba-tiba masyarakat dikejutkan pada 13 Desember 2023 ada peletakan batu pertama pembangunan gereja. Kemudia MUI Kecamatan Cipamokolan pada 19 Desember 2024 mengundang panitia pembangunan untuk berdialog denga tokoh masyarakat namun mereka tidak hadir tanpa alasan,”jelasnya.
Anton menambahkan bahwa MUI dan KUA Kecamatan Cipamokolan yang pada awalnya memberikan rekomendasi, setelah tahu permasalahan di lapangan akhirnya mencabut rekomendasi pembangunan gereja tersebut.
“Apa yang dilakukan warga bukan menghambat atau menghalangi tetapi justru sedang membantu pemerintah dalam penegakan hukum dan aturan khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Jadi bapak-bapak sekalian yang hadir disini jangan salah paham dan jangan membiarkan ada pihak atau kelompok yang melanggar hukum dan aturan negara,”tegasnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut pihak panitia pembangunan gereja merasa tidak perlu melibatkan dan berdialog denga MUI dan LPM dengan alasan bukan ranahnya.
Dalam audiensi tersebut hadirkan pula pejabat dan instansi terkait seperti Kepala Kanwil Kemenag Jabar,Kesbangpol Kota Bandung, Disciptabintar Kota Bandung) Camat Rancasari, Kepala Satpol PP, Kepala Kemenag Kota Bandung, FKUB Kota Bandung, Kabag Kesra dan sebagainya.
