JAKARTA , Kanal Berita – – Gelombang keprihatinan mengalir deras dari kalangan organisasi kepemudaan Islam di Indonesia menyusul terus meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah secara resmi angkat bicara dan mengeluarkan pernyataan tegas yang menuntut Pemerintah Republik Indonesia agar tidak lepas dari amanat konstitusi di tengah gejolak geopolitik yang semakin tidak terkendali. Puncak dari sikap tersebut adalah desakan agar Indonesia segera mengakhiri keikutsertaannya dalam forum internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP).
Ketegangan di kawasan Timur Tengah dilaporkan mencapai titik kritis sejak 28 Februari 2026, ketika perang terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat secara nyata meletus. Kondisi ini dipicu oleh rentetan serangan udara yang dilakukan secara provokatif serta pengerahan armada tempur di kawasan perbatasan Iran oleh koalisi Amerika Serikat dan Israel. Ironisnya, eskalasi bersenjata tersebut terjadi justru ketika delegasi Iran dan Amerika Serikat tengah menunjukkan perkembangan positif di meja perundingan.
Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah, Hanif Chaniago, dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, Kamis (5/3/2026), dengan tegas mengecam segala bentuk tindakan militer yang mengabaikan norma dan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa aksi-aksi sepihak yang tengah berlangsung di kawasan tersebut hanya akan memperdalam jurang instabilitas dan meruntuhkan fondasi perdamaian dunia yang selama ini dibangun dengan susah payah.
Indonesia Diminta Hentikan Keanggotaan di Board of Peace
Salah satu poin paling mengemuka dalam pernyataan PP Pemuda Hidayatullah adalah seruan agar Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto, segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. Organisasi ini dianggap telah kehilangan relevansi dan legitimasinya sebagai forum perdamaian sejati, mengingat ketua forum tersebut adalah Donald Trump yang justru dinilai menjadi aktor utama di balik lahirnya ketegangan bersenjata dengan Iran serta memiliki rekam jejak dalam mengobarkan konflik di berbagai penjuru dunia.
Berdasarkan penilaian tersebut, PP Pemuda Hidayatullah bahkan menyatakan bahwa penamaan ‘Board of Peace’ adalah sebuah kontradiksi nyata. Mereka menyebut organisasi tersebut lebih pantas disematkan predikat ‘Board of War’ lantaran dipandang hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memoles dan melegitimasi tindakan agresi yang diinisiasi oleh Trump.
“Kami di PP Pemuda Hidayatullah menyatakan sikap. Mendesak Indonesia yang diwakili oleh presiden Prabowo Subianto untuk segera keluar dari Board of Peace. Sikap ini merupakan bentuk ketaatan pada konstitusi kita yang menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Kemudian, yang paling penting, jangan sampai keterlibatan Indonesia dalam BoP membuat posisi Indonesia abu-abu dalam membela Palestina yang hingga kini masih menghadapi krisis kemanusiaan,” ungkap Hanif Chaniago selaku Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah
Palestina Jadi Pertimbangan Utama
Hanif Chaniago menekankan secara khusus kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi menggoyahkan ketegasan sikap Indonesia dalam membela rakyat Palestina. Menurutnya, afiliasi dalam forum tersebut dapat menyeret Indonesia ke posisi yang ambigu dan tidak jelas keberpihakan moralnya, terutama di saat Palestina masih terus menghadapi krisis kemanusiaan yang belum menemukan titik penyelesaian.
Isu Palestina memang tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lebih besar. Konflik bersenjata yang kini melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat secara langsung bersinggungan dengan nasib rakyat Palestina yang selama ini mendapat dukungan dari Iran. Oleh karena itu, PP Pemuda Hidayatullah menilai bahwa bergabungnya Indonesia dalam sebuah forum yang dipimpin oleh sosok yang secara aktif mendukung kebijakan Israel akan menjadi preseden buruk bagi diplomasi Indonesia.
Lebih jauh, PP Pemuda Hidayatullah tidak hanya mengeluarkan kritik dan desakan, tetapi juga mendorong pemerintah untuk tetap berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Namun, partisipasi tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai kemerdekaan sejati, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Selektif dalam Memilih Forum Diplomasi
Organisasi kepemudaan ini menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional tidak boleh dilakukan secara serampangan. Indonesia harus cermat dan selektif dalam menentukan wadah perjuangan diplomatiknya, yakni forum-forum yang sungguh-sungguh berpijak pada kebenaran dan berpihak kepada keadilan, bukan sekadar memanfaatkan nama besar perdamaian sebagai tameng untuk kepentingan tertentu.
Pernyataan tegas PP Pemuda Hidayatullah ini mencerminkan keresahan yang lebih luas di kalangan masyarakat sipil Indonesia terhadap dinamika geopolitik global yang terus bergejolak. Seruan untuk menjaga marwah konstitusi dan mempertahankan konsistensi sikap dalam membela rakyat tertindas, khususnya Palestina, kembali menggema kencang di tengah panasnya api konflik yang belum juga padam di kawasan Timur Tengah. [ ]
Pengirim: Mohammad Jundy – Polhukam PP Pemuda Hidayatullah.
