KANALBERITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini memberikan kepastian mengenai iuran BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan dalam waktu dekat kecuali jika kondisi ekonomi nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan di atas 6 persen.
Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia yang selama ini mungkin khawatir akan potensi penyesuaian tarif. Kepastian datang langsung dari otoritas fiskal negara, memberikan gambaran jelas mengenai kebijakan pemerintah terkait layanan jaminan kesehatan.
Menurut Menteri Keuangan, keputusan untuk menahan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini didasarkan pada pertimbangan makroekonomi yang cermat. Penyesuaian iuran hanya akan dipertimbangkan apabila laju pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui angka 6 persen. “Iuran BPJS Kesehatan baru dapat naik apabila pertumbuhan ekonomi telah mencapai lebih dari 6 persen,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara, terutama pada sektor esensial seperti kesehatan. Dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai parameter utama, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap penyesuaian iuran dilakukan pada saat masyarakat memiliki kapasitas ekonomi yang lebih kuat untuk menanggungnya.
Langkah ini juga sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan efisiensi pengelolaan BPJS Kesehatan, serta mencari sumber pendanaan alternatif atau skema subsidi yang lebih berkelanjutan.
