KANALBERITA.COM – Survei terbaru dari World Economic Forum (WEF) menempatkan isu pengangguran sebagai ancaman paling signifikan bagi perekonomian Indonesia dalam rentang waktu 2026 hingga 2028. Hal ini terungkap dalam laporan Global Risks Report 2026 yang memetakan prioritas risiko ekonomi di 116 negara.
Sebanyak 11 ribu lebih pemimpin bisnis di seluruh dunia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil Executive Opinion Survey 2025 menunjukkan bahwa kurangnya peluang kerja atau pengangguran menduduki peringkat teratas sebagai ancaman utama bagi Indonesia dalam tiga tahun mendatang. Indonesia termasuk dalam 27 negara yang mengidentifikasi risiko ini sebagai prioritas utama.
WEF menekankan bahwa melemahnya prospek ketenagakerjaan tidak hanya berimplikasi pada kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu kerentanan sosial dan gejolak politik.
Menurut laporan tersebut, “Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi.”
Faktor Struktural Pemicu Risiko Pengangguran
Laporan WEF menguraikan bahwa keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan adanya persoalan struktural yang mendalam di pasar tenaga kerja Indonesia. Fenomena ini meliputi beberapa aspek krusial:
- Stagnasi upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup.
- Peningkatan angka pengangguran dan setengah menganggur (pekerja yang tidak dapat menyerap seluruh potensinya).
- Melemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
- Pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi menuju ekonomi hijau.
- Keterbatasan mobilitas sosial yang menyulitkan perpindahan antarkelas ekonomi.
- Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas dan teknologi.
Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, mengonfirmasi kondisi ini di lapangan. Ia menyatakan, “Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan, ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.” Ia menambahkan bahwa hampir 3 juta calon tenaga kerja baru dihasilkan setiap tahun dari berbagai jenjang pendidikan. Tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai, penumpukan pengangguran sulit dihindari, terlebih dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi.
Sarman menyarankan pemerintah untuk mempercepat program nasional yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, hilirisasi industri, serta menarik investasi yang padat karya. “Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas program magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda di daerah,” terangnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menilai tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga berkaitan dengan melemahnya ekonomi kelas menengah akibat kualitas pekerjaan yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari peningkatan pekerja di sektor informal meskipun angka pengangguran menurun. “Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Bob.
Bob juga mencatat penurunan daya serap tenaga kerja dari investasi. Jika lima tahun lalu investasi Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, kini hanya sekitar 1.400. “Karena kebanyakan investasi yang masuk adalah sektor padat modal dan ekstraksi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.
Selain pengangguran, survei WEF menempatkan risiko layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai di peringkat kedua, diikuti oleh dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di posisi ketiga. Penurunan ekonomi dan inflasi masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima, mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.
