SEMARANG, KANALBERITACOM – Di zaman serba digital seperti sekarang, kita sering disuguhi ajakan yang tampaknya solutif: upgrade skill, ikut pelatihan, atau ambil bootcamp. Apalagi setelah pandemi, istilah-istilah seperti reskilling dan retraining makin santer terdengar di iklan lowongan kerja, media sosial, hingga program pemerintah. Gagasan di baliknya sederhana: kalau keterampilanmu sesuai kebutuhan industri, maka peluang kerja pun terbuka lebar.
Namun, pertanyaannya: seefektif itukah pelatihan dalam menurunkan angka pengangguran?
Mari kita lihat datanya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia berada di angka 4,76 %, atau sekitar 7,28 juta orang. Uniknya, justru lulusan SMK dan universitas yang banyak menganggur. Ini menunjukkan adanya skill mismatch—keterampilan yang dipelajari di sekolah atau kampus tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja.
Maka dari itu, pelatihan kerja kerap dianggap jadi solusi. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kartu Prakerja telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk program pelatihan sejak 2020. Hingga awal 2025, program Prakerja telah menjangkau hampir 19 juta peserta di seluruh Indonesia. Namun efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan secara signifikan masih bervariasi dan menjadi bahan evaluasi, karena sebagian peserta masih menghadapi tantangan di pasar kerja yang kompetitif. Banyak yang kembali ke titik nol atau sekadar bertahan di sektor informal.
Kenapa bisa begitu? Salah satu masalahnya adalah kualitas dan relevansi pelatihan. Banyak pelatihan yang sifatnya terlalu umum, seperti “belajar Microsoft Word” atau “cara membuat CV menarik.” Padahal dunia kerja saat ini menuntut keterampilan spesifik seperti data analysis, digital marketing, coding, hingga AI literacy. Akhirnya, pelatihan yang ada tak menjawab kebutuhan industri.
Sebagian orang pun akhirnya memilih jalan lain, diantaranya ikut bootcamp swasta seperti RevoU, Myskill, atau Purwadhika. Program-program ini menawarkan pelatihan intensif dengan kurikulum yang katanya “disusun bareng industri”. Tapi ada harga yang harus dibayar dan itu tidak murah.
Contohnya RevoU, salah satu bootcamp digital marketing dan data analytics yang cukup populer. Biaya belajarnya bisa mencapai Rp15-20 juta untuk program tiga sampai enam bulan. Ini belum termasuk biaya hidup, perangkat pendukung, atau akses internet yang memadai. Jumlah yang jelas tidak terjangkau bagi banyak anak muda dari kelas menengah ke bawah, terutama yang belum punya pekerjaan tetap.
Jadi, bagaimana mungkin kita mendorong “upgrade skill” kalau akses ke pelatihan berkualitas masih sangat terbatas? Lalu, setelah seseorang berhasil menyelesaikan bootcamp mahal itu, apakah otomatis langsung diterima kerja? Sayangnya, tidak. Banyak lulusan pelatihan intensif tetap harus menghadapi realita keras dunia kerja. Pengalaman kerja masih jadi syarat utama di banyak lowongan, dan bagi pemula, ini seperti lingkaran setan—sulit dapat kerja karena belum punya pengalaman, tapi tak bisa dapat pengalaman karena belum diberi kesempatan kerja.
Kita juga belum bicara soal jaringan atau networking, faktor tak tertulis yang sering kali menentukan siapa yang dipanggil wawancara, dan siapa yang diabaikan meskipun punya CV bagus. Jadi, ajakan untuk upgrade skill memang terdengar mulia, tapi kalau akses ke pelatihan terbatas, biaya mahal, kualitas pelatihannya tidak terstandar, dan ujung-ujungnya masih terganjal pengalaman serta koneksi, maka pelatihan hanya akan jadi solusi bagi segelintir orang, bukan jawaban bagi jutaan penganggur.
Maka, solusi yang lebih menyeluruh dibutuhkan. Pelatihan dan retraining harus link and match dengan industri lokal. Kontennya harus up to date, bukan hanya pengulangan dari pelajaran sekolah. Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membuka jalur magang, penyaluran kerja, hingga beasiswa pelatihan. Dan yang paling penting, jangan bebankan semua tanggung jawab ke individu. Karena upgrade skill tanpa peluang kerja, hanyalah latihan di ruang hampa.
Pada akhirnya, pelatihan dan upgrade skill memang penting, tapi ia bukan obat mujarab untuk semua persoalan ketenagakerjaan. Tanpa akses yang adil, ekosistem kerja yang sehat, dan peluang nyata, pelatihan hanyalah langkah awal yang belum tentu mengantar ke garis finish. Yang dibutuhkan bukan cuma individu yang mau belajar, tapi juga sistem yang mau berubah.
Penulis : Desta Amalia Syarefa, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang.
