JAKARTA, Kanal Berita – – Sebuah dokumen bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati” menjadi trending topic di berbagai platform media sosial sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia sejak 25 Agustus 2025.
Dokumen komprehensif ini merupakan hasil kolaborasi antara sejumlah influencer ternama dengan organisasi masyarakat sipil, yang merumuskan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang sebagai aspirasi masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Inisiasi penyusunan tuntutan ini dipimpin oleh Jerome Polin, influencer matematika yang memiliki jutaan pengikut, bersama koleganya sesama content creator seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati. Kolaborasi ini menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam merespons dinamika politik nasional melalui platform digital.
Latar Belakang Munculnya Tuntutan
Rangkaian tuntutan ini muncul sebagai kristalisasi aspirasi masyarakat yang telah terakumulasi sejak serangkaian unjuk rasa yang dimulai pada 25 Agustus 2025. Gelombang protes yang menyebar ke berbagai wilayah Indonesia ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR hingga pernyataan-pernyataan kontroversial yang dinilai menghina rakyat.
Situasi semakin memanas setelah tragedi yang menimpa pengemudi ojek online di Jakarta yang meninggal dunia akibat dilindas kendaraan Brimob. Insiden ini menjadi katalisator yang memperluas cakupan demonstrasi dan mempertajam tuntutan masyarakat terhadap reformasi institusional yang menyeluruh.
Dokumen tuntutan ini tidak hanya merepresentasikan suara para influencer, tetapi juga mengkonsolidasikan aspirasi dari 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), serta pernyataan sikap dari Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
- Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
- Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
- Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
- Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
- Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
- Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
- Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
- Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
- Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
- Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
- Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor,
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian agar Profesional dan Humanis
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Dampak dan Respons terhadap Tuntutan
Viralnya dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” di media sosial menunjukkan evolusi baru dalam cara masyarakat menyampaikan aspirasi politik. Penggunaan platform digital sebagai medium konsolidasi tuntutan mencerminkan adaptasi demokrasi terhadap era digital.
Keterlibatan influencer dengan jutaan pengikut dalam merumuskan agenda politik menandai pergeseran paradigma komunikasi politik, di mana figur-figur yang memiliki pengaruh digital turut berperan dalam membentuk wacana publik dan mobilisasi aspirasi masyarakat.
Kolaborasi antara content creator, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam dokumen ini juga menunjukkan potensi sinergi lintas sektor dalam mengadvokasi perubahan sistemik. Pendekatan ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan representasi yang lebih beragam dalam penyampaian aspirasi rakyat.
Tantangan Implementasi
Meskipun mendapat dukungan luas di media sosial, implementasi tuntutan-tuntutan tersebut menghadapi berbagai tantangan struktural dan politik. Tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu memerlukan political will yang kuat dari pemerintah dan DPR untuk merespons secara cepat dan substantif.
Sementara itu, agenda jangka panjang memerlukan komitmen berkelanjutan dan reformasi sistemik yang melibatkan perubahan regulasi, budaya institusi, dan paradigma tata kelola pemerintahan. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada konsistensi tekanan masyarakat dan responsivitas institusi negara.
Signifikansi Historis
Fenomena “17+8 Tuntutan Rakyat” dapat dipandang sebagai manifestasi baru dari tradisi reformasi di Indonesia, yang menggabungkan metode konvensional seperti demonstrasi dengan pendekatan digital yang inovatif. Dokumen ini mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia dalam artikulasi aspirasi yang terstruktur dan komprehensif.
Keterlibatan generasi digital dalam perumusan agenda politik menunjukkan kontinuitas semangat reformasi dengan wajah yang lebih kontemporer, di mana media sosial menjadi ruang baru untuk deliberasi demokratik dan mobilisasi aspirasi publik.
Keberhasilan atau kegagalan realisasi tuntutan-tuntutan ini akan menjadi indikator penting responsivitas sistem politik Indonesia terhadap aspirasi rakyat di era digital, sekaligus menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. [ ]
