KANALBERITA.COM – Seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan meninggal dunia, diduga karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan pena. Kejadian ini menyoroti adanya kegagalan perlindungan hak pendidikan, terutama bagi siswa yang menghadapi kendala finansial.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyikapi peristiwa tersebut dengan menyatakan keprihatinan mendalam. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan bahwa di tengah klaim peningkatan anggaran pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mengkhawatirkan.
“Nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau,” ujar Ubaid Matraji dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026). Ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi indikasi adanya pengabaian terhadap amanah konstitusi terkait pembiayaan pendidikan dasar tanpa pungutan.
Menurut Ubaid, negara terkesan membiarkan beban biaya operasional pendidikan dialihkan kepada orang tua siswa. Situasi ini menciptakan lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman, justru berubah menjadi sumber tekanan mental akibat intimidasi ekonomi bagi anak-anak.
Respons dan Solusi dari JPPI
JPPI menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang memadai untuk memastikan setiap siswa memiliki buku dan pena. Ubaid meyakini bahwa jika mandat alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN, sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2025 tentang APBN 2026, pasal 22, terpenuhi, tragedi serupa dapat dicegah.
“Pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi urusan logistik makanan daripada memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis?” tegas Ubaid.
JPPI menyatakan bahwa kasus bunuh diri siswa di NTT merupakan alarm keras yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Organisasi ini mendesak pemerintah untuk berhenti menggunakan narasi “kurang jajan” sebagai alasan bagi anak untuk putus sekolah.
Sumber : Media Indonesia
