JAKARTA, Kanal Berita – Gelombang demonstrasi masif yang berlangsung pada Kamis dan Jumat (28-29/8/2025) di kawasan kompleks DPR RI dan beberapa wilayah di Jakarta telah menarik perhatian media internasional, misalnya Bloomberg yang menyoroti dampak potensial aksi protes ini terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Dalam publikasi berjudul ‘Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify’, media keuangan Amerika Serikat tersebut menganalisis bahwa meskipun tingkat inflasi Indonesia terbilang terkendali, tekanan ekonomi yang dialami masyarakat telah memicu gelombang ketidakpuasan yang semakin menguat.
Sementara media Al Jazeera yang mengambil headline “Ran Over And Killed A Man During Anti-Government Protests”, menyoroti lambannya tanggapan pemerintah Indonesia meski aksi demonstrasi tersebut telah memakan korban jiwa.
Al Jazeera juga menyoroti pemicu aksi demonstransi besar-besar ini berasal dari para anggota parlemen yang menerima tunjangan yang jumlahnya hampir 20 kali lipat gaji bulanan rata-rata.
Ribuan massa yang didominasi mahasiswa terlibat konfrontasi dengan aparat keamanan dalam aksi yang dipicu kemarahan publik atas kebijakan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan kepada anggota DPR RI. Nominal tunjangan tersebut hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum regional Jakarta 2025 yang hanya mencapai sekitar Rp5,3 juta.
Eskalasi Kekerasan dan Respons Aparat
Situasi di lapangan mencapai klimaks ketika sebagian demonstran mulai melontarkan proyektil berupa batu dan menyalakan petasan ke arah barisan petugas keamanan. Aparat merespons dengan penembakan gas air mata dan penggunaan water cannon untuk membubarkan kerumunan massa yang semakin tidak terkendali.
Konflik kemudian meluas ke area komersial di sekitar kawasan Senayan menjelang waktu sore. Para pengunjuk rasa melemparkan bambu runcing dan bebatuan kepada petugas, memaksa kepolisian untuk memperketat sistem pengamanan dan menutup akses jalan guna mencegah massa menembus lebih dalam ke pusat kota.
Bloomberg dalam laporannya mencatat bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Tiga hari sebelumnya, tepatnya pada 25 Agustus, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil juga terlibat bentrokan serupa di lokasi yang sama. Bahkan pada tahun 2024, demonstrasi nasional pernah berdampak signifikan terhadap pelemahan rupiah dan guncangan pasar modal, yang akhirnya memaksa DPR membatalkan revisi undang-undang pemilihan umum.
Analisis Media Internasional tentang Kondisi Ekonomi
“Protes-protes ini menambah ketidakpastian seputar kesehatan ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi moderat dengan rata-rata sekitar 3% sejak pandemi, harga beras dan pendidikan yang tinggi telah memicu ketidakpuasan atas biaya hidup,” tulis Bloomberg dalam analisisnya.
Media internasional tersebut menggarisbawahi bahwa meskipun indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan inflasi yang relatif stabil, realitas di tingkat grassroots menunjukkan gambaran berbeda. Masyarakat menghadapi tekanan dari kenaikan harga komoditas esensial dan biaya pendidikan yang terus meningkat.
Faktor pemicu kemarahan publik semakin kompleks dengan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja massal di sektor industri tekstil, yang merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kondisi ini menciptakan sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait alokasi anggaran negara.
Isu PBB yang Memperkeruh Suasana
Kekecewaan masyarakat tidak hanya terpusat pada isu tunjangan DPR, tetapi juga dipicu oleh implementasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai wilayah. Pada awal Agustus, lonjakan PBB hingga mencapai 250% memicu demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Gelombang protes serupa kemudian menyebar ke berbagai daerah lainnya, termasuk Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan dan Kota Cirebon di Jawa Barat. Tekanan dari masyarakat akhirnya memaksa sejumlah kepala daerah untuk mencabut kebijakan kenaikan PBB tersebut.
Respons Pemerintah di Ranah Digital
Menanggapi penyebaran aksi demonstrasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah tegas dengan memanggil perwakilan dari ByteDance selaku pemilik platform TikTok dan Meta sebagai induk perusahaan Facebook serta Instagram. Langkah ini diambil terkait beredarnya konten yang dinilai provokatif seputar aksi 28 Agustus.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi hukum nasional.
“Platform dengan kecerdasan buatan canggih harus mampu menyaring dan menghapus materi yang salah atau provokatif,” ujar Angga.
Pejabat Kementerian tersebut membantah anggapan bahwa tindakan ini merupakan upaya pembatasan kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa langkah ini semata-mata bertujuan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian yang dapat merusak institusi demokrasi.
Dampak Jangka Panjang terhadap Stabilitas
Unjuk rasa masif ini menggambarkan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang telah mencapai titik kritis, dimana kesenjangan antara kebijakan elit politik dengan realitas ekonomi rakyat semakin melebar. Tunjangan perumahan DPR yang fantastis menjadi simbol ketimpangan yang memicu kemarahan kolektif.
Media internasional seperti Bloomberg mulai mempertanyakan dampak jangka panjang dari gelombang protes ini terhadap iklim investasi dan stabilitas politik Indonesia. Pengalaman tahun 2024 menunjukkan bahwa demonstrasi nasional dapat berdampak langsung terhadap pergerakan mata uang dan pasar modal.
Situasi ini juga mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal dan alokasi anggaran negara, khususnya yang berkaitan dengan kompensasi bagi pejabat publik. Ketidakseimbangan antara tunjangan legislator dengan upah minimum pekerja telah menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu instabilitas sosial.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merespons aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi makro yang selama ini berhasil dipertahankan. Keberhasilan dalam mengelola krisis ini akan menentukan kredibilitas pemerintahan dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi di masa mendatang.
Demo Menyebar Diberbagai Kota di Indonesia
Dampak demonstrasi di Jakarta ini memicu gelombang aksi serupa di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Kota Bandung, Karawang, Tasikmalaya, Yogyakarta, Solo, Makasar dan kota-kota besar lainnya. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Rata-rata para demonstran mendatangi kantor DPRD atau instansi pemerintah lainnya. [ ]
