KANALBERITA.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka data perusahaan yang memiliki konsesi lahan terkait titik api penyebab bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Langkah ini diminta guna memberikan kejelasan informasi publik sekaligus merespons hasil investigasi yang telah dirilis oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat.
Desakan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran mengenai dampak kabut asap yang tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga mencoreng citra negara di mata internasional. Anggota legislatif dari Fraksi PDIP tersebut menekankan perlunya klarifikasi pemerintah agar isu mengenai keterlibatan perusahaan asing dalam kasus karhutla tidak terus menjadi polemik.
Menurut Alex, transparansi pemerintah sangat penting untuk menghindari fitnah serta meredam kritik dari negara tetangga yang turut merasakan dampak polusi asap. Ia menyoroti laporan investigasi yang menyebut adanya keterlibatan puluhan perusahaan dengan modal asing dalam wilayah konsesi yang sering mengalami titik api.
Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas berdasarkan data resmi dari aparat penegak hukum dan instansi terkait. “Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” ujar Alex melalui keterangan resmi, Jumat (16/10/2026).
Desakan Tindakan Nyata Pemerintah
Kondisi darurat karhutla saat ini dinilai telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dengan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan petugas pemadam maupun masyarakat umum. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan telah terjadi lebih dari 277 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah terdampak, termasuk ribuan balita.
Di sisi lain, otoritas Singapura melalui Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan, Grace Fu, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas. Pihak Singapura pun telah mengupayakan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan Indonesia guna menawarkan bantuan teknis, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan resmi.
Alex menutup desakannya dengan meminta pemerintah tidak lagi menunda penanganan karhutla. Ia menyarankan agar Indonesia lebih terbuka menerima bantuan internasional apabila kapasitas peralatan nasional saat ini belum mencukupi untuk memadamkan api secara cepat dan efektif demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
Wartawan Senior yang masih aktif menulis dan pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Percikan Iman, Media Official Persib.
