KANALBERITA.COM – Tim gabungan dari berbagai instansi pemerintah mengungkap temuan paparan radiasi Cesium-137 yang sangat tinggi di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, dengan level mencapai 875 ribu kali lipat di atas ambang batas alamiah. Merespons kondisi darurat ini, pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan dekontaminasi dan menghentikan sementara seluruh rekomendasi impor skrap besi dari luar negeri.
Kekhawatiran publik meningkat setelah tim terpadu yang terdiri dari Brimob Polri, BRIN, Bapeten, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengonfirmasi adanya kontaminasi zat radioaktif berbahaya. Dalam salah satu titik pengukuran, tingkat paparan radiasi bahkan menyentuh angka yang sangat membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Temuan ini menjadi alarm serius mengenai pengawasan limbah berbahaya yang masuk ke wilayah Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan skala ancaman tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Mapolsek Cikande pada Senin (13/10/2025). Menurutnya, level radiasi yang ditemukan jauh melampaui batas kewajaran.
“Salah satunya bahkan mencapai angka 33 ribu microsievert per hour atau 875 ribu kali dari background alam di lokasi ini,” ujar Hanif.
Kebijakan Impor Baru
Menghadapi situasi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Sebuah satuan tugas khusus yang melibatkan lebih dari 100 personel gabungan telah dibentuk untuk menangani proses dekontaminasi atau pembersihan cemaran radioaktif. Pasukan ini diperkuat oleh unit Zeni Nubika TNI AD yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan ancaman nuklir, biologi, dan kimia.
Menteri Hanif menargetkan proses pembersihan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin untuk meminimalisir risiko penyebaran. Prosedur teknis penanganan material yang terkontaminasi Cesium-137 telah dirancang secara cermat oleh para ahli dari BRIN dan Bapeten.
“Kami menitipkan target kepada kita semua, terkhusus kepada satuan tugas lapangan yang saya banggakan yaitu satu kompi lebih dari 100 personil dari KBRN, satu peleton dari Zenni Nubika TNI AD dan semua pihak yang terlibat termasuk para ahli, agar proses dekontaminasi ditargetkan selesai dalam waktu yang secepat-cepatnya,” terangnya.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk menghentikan sementara impor skrap atau besi bekas. Kebijakan ini diberlakukan hingga semua importir dapat memenuhi standar pengawasan yang ketat, termasuk kewajiban memiliki alat deteksi radioaktif di fasilitas mereka. Langkah ini diharapkan dapat mencegah masuknya kembali limbah berbahaya serupa ke Indonesia.
“Saya Menteri Lingkungan Hidup, telah memutuskan untuk tidak lagi membenarkan memberikan rekomendasi importasi skrap besi dan baja dari luar negeri, hingga semua pihak menerapkan pengawasan yang prudent,” jelas Hanif.
