KANALBERITA.COM – Penelitian terbaru yang melibatkan ekonom Chatib Basri mengungkapkan bahwa penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia berpotensi memicu peningkatan aksi demonstrasi dan gejolak sosial di berbagai daerah. Fenomena penyusutan kelas menengah ini tercatat terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2025 akibat terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya pertumbuhan upah riil.
Laporan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 menyoroti bahwa proporsi kelas menengah di Indonesia merosot tajam dari 14,5% pada 2018 menjadi 7,1% pada 2025. Kondisi ini memaksa banyak pekerja berpendidikan tinggi untuk beralih ke sektor informal karena minimnya serapan tenaga kerja di sektor formal.
Data dari Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) menunjukkan adanya korelasi kuat antara penurunan kelas menengah dengan lonjakan protes masyarakat. Tren peningkatan demonstrasi di tingkat kabupaten dan kota mulai terlihat jelas sejak 2018, dengan lonjakan signifikan pada periode 2022 hingga 2024.
Chatib Basri beserta tim penelitinya, Maria Monica dan Abror Tegar Pradana, menemukan bahwa setiap penurunan 1 poin persentase pada kelas menengah di suatu provinsi berkorelasi dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi. Provinsi dengan penyusutan kelas menengah yang tinggi tercatat mengalami 13 demonstrasi lebih banyak dibandingkan wilayah dengan kondisi ekonomi yang stabil.
Kaitan Ekonomi dan Stabilitas Sosial
Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi wilayah dengan frekuensi demonstrasi tertinggi selama kurun waktu 2015 hingga 2024. Hal ini terjadi karena kelas menengah dianggap sebagai kelompok yang paling vokal dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, studi ini menemukan fakta menarik mengenai peran internet dalam meredam aksi jalanan. Wilayah dengan akses internet yang luas justru memiliki jumlah demonstrasi yang lebih sedikit. Chatib menjelaskan kondisi tersebut melalui pernyataan dalam ceramah akademisnya yang menyatakan ketika sensor pemerintah yang ketat membungkam keluhan daring, kelas menengah yang menyusut justru mendorong ketidakpuasan ke jalanan, yang disampaikan pada tahun 2026.
Temuan ini menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran pelampiasan yang relatif lebih aman bagi masyarakat dibandingkan turun langsung ke jalan. Oleh karena itu, menjaga keamanan ekonomi kelas menengah menjadi aspek krusial bagi pemerintah agar stabilitas sosial dan politik tetap terjaga dalam jangka panjang.
