BANDUNG, Kanal Berita – – Pimpinan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali, M.Dai, melontarkan kritik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Menurutnya, kedua institusi negara tersebut belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Dalam keterangannya di Bandung, Senin (10/11/2025), tokoh ulama tersebut menyoroti bagaimana prinsip musyawarah yang menjadi landasan penting dalam ajaran Islam dan konstitusi negeri ini yang belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pemerintahan selama ini.
“Dalam Islam.salah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah asas musyawarah. Dimana di dalam Al-Quran berulangkali Allah memerintahkan agar segala urusan itu hendaknya diselesaikan dengan jalan musawarah,” tegas KH Athian.
Sebagai penguat argumentasinya, ulama kelahiran Bandung ini mengutip beberapa ayat suci Al-Quran, diantaranya surat Asy-Syura ayat 38, serta surat Ali-Imran ayat 159, yang menekankan kewajiban bermusyawarah dalam menetapkan suatu kebijaksanaan dan dalam mengambil keputusan.
Wakil Rakyat yang Tidak Mewakili Rakyat
KH Athian mengakui bahwa keberadaan lembaga legislatif seperti DPR dan MPR sebenarnya merupakan konsep yang baik dan tepat sebagai wadah representasi kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, realitas yang terjadi masih terasa jauh dari harapan yang sangat ideal tersebut.
“Di dalam kenyataannya rakyat merasakan betul betapa sebagian besar dari anggota DPR belum sepenuhnya mewakili rakyat, bahkan terkesan lebih kepada mewakili masing-masing partainya , Terutama di sepuluh tahun yang lalu, sebagian besar belum fokus pada tugas utamanya diantaranya mengajukan hak interpelasi serta mengawasi kebijakan pemerintah. Malah dalam beberapa hal justru terkesan mewakili keinginan pemerintah yang bertolak-belakang dengan aspirasi dan keinginan rakyat. Suara dan jeritan rakyat seringkali diabaikan, sementara apa yang diinginkan oleh pemerintah secepat mungkin direalisasikan kendati harus mengetok palu ditengah malam sekalipun,” ungkap ketua FUUI tersebut.
Kritik tajam dilontarkan KH Athian terhadap sebagian anggota dewan yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan, kebijakan dan keputusan partai politik lewat ketua partai masing-masing ketimbang aspirasi konstituen. Seperti yang pernah dinyatakan salah seorang anggota DPR saat sidang ketika menanggapi kritikan Prof. Mahfud MD selaku Menkopolhukam saat itu. Fenomena ini yang kemudian memunculkan sindiran bahwa sejatinya wakil rakyat itu hanya berjumlah delapan orang, yakni para ketua Umum partai semata.
Kondisi tersebut, menurut pengamatan KH Athian, bisa dilihat dari cepatnya pembahasan beberapa regulasi kontroversial yang justru tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Ia mencontohkan bagaimana RUU Omnibus Law bisa disahkan dengan begitu cepat menjadi undang-undang, Juga UU KPK yang justru dinilai masyarakat sangat melemahkan KPK.
Mahalnya Biaya Politik dan Hadirnya Oligarki
KH Athian juga menyoroti persoalan mendasar lainnya, yakni sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar untuk dapat terpilih sebagai anggota legislatif . Menjelang pileg 2024 yang lalu, salah seorang ketua umum partai menyatakan, kecil kemungkinan seseorang akan terpilih jika modalnya hanya Rp.20 miliar, menurut estimasi yang bersangkutan, seorang calon anggota legislatif memerlukan dana hingga Rp40 miliar untuk bisa dipastikan dapat meraih kursi di DPR pusat. Angka yang sangat besar ini yang kemudian menciptakan lingkaran setan dalam dunia politik Indonesia.
” Jika asumsi ini benar dan semoga tidak semua seperti itu, maka sudah bisa dibayangkan jika seseorang terpilih, maka ia harus memeras otak untuk bisa mengembalikan modal tersebut. Jika seseorang tidak punya uang, maka konon akan ada pihak tertentu yang siap memberikan modal asal yang bersangkutan kelak harus bersedia memanfaatksn posisinya untuk kepentingan sang pemberi modal ,” imbuh KH Athian menjelaskan. 05:25
Dalam kondisi seperti ini, lanjutnya, sudah bisa dibayangkan siapa sebenarnya yang diwakili oleh para anggota dewan tersebut. Ini kiranya diantara sekian alasan lainnya, ysng menyebabkan munculnya desakan masyarakat agar lembaga DPR ( orang-orangnya ) dibubarkan saja karena rakyat sudah merasa kehilangan kepercayaan.
Pemerintah Gagal Sejahterakan Rakyat
Tidak hanya DPR, KH Athian juga mengkritik kinerja pemerintah yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan performa para wakil rakyat di parlemen. Padahal, pemerintah sejatinya diangkat oleh rakyat untuk mengelola negara demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warganya.
” Sayangnya, negara yang dianugerahi oleh Allah dengan kekayaan yang luar biasa ini, dalam kenyataannya berdasarkan data Bank Dunia, sebanyak 5,4% rakyat Indonesia masuk dalam kategori sangat miskin dengan penghasilan hanya sekitar Rp546 ribu per bulan. 19,9 % berpenghasilan Rp. 765.000 per bulan dan 68,3 % penduduk Indonesia memiliki penghasilan sekitar Rp1,512.000 per bulan, angka yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kekayaan negeri ini lebih banyak dinikmati oleh para oligarki dan segelintir orang piaraan mereka. Mereka nampak begitu sangat merdeka menguras kekayaan negeri ini, sementara pihak penguasa dan aparat hukum seperti tidak berdaya menghadapi kekuatan mereka. Kasus pagar laut salah satu contoh konkrit jika kekuasaan mereka tidak bisa disentuh penguasa dan aparat hukum sekalipun ,” terangnya.
Pentingnya Pendidikan Politik untuk Rakyat
Menghadapi kondisi tersebut, KH Athian menekankan pentingnya pencerdasan politik bagi rakyat, agar yang terpilih sebagai penguasa dan wakil rakyat , benar-benar putra terbaik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk hak-hak politik yang dimiliki. Dengan demikian, rakyat yang awam tidak hanya dijadikan objek perebutan suara menjelang pemilu, tapi ikut berperan aktif dalam membenahi negara yang sedang sakit ini,” terang KH Athian.
Ketua FUUI ini menyerukan agar para tokoh masyarakat dan ulama menggerakkan kesadaran politik di kalangan umat. Organisasi masyarakat Islam dituntut untuk lebih aktif membina umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya yakin di setiap ormas Islam masih banyak tokoh dan ulama yang berpikir cerdas dan peduli pada nasib bangsa ini kedepannya. Kalau ini sudah terealisir, saya yakin akan terjadi perubahan menuju kondisi negeri yang lebih baik,” pungkas KH Athian dengan penuh harapan.
Kritik tajam dari tokoh ulama ini menjadi pengingat bahwa reformasi sistem politik dan pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat.[ ]
