Regional

Upacara Praspa tersebut menjadi momentum bersejarah bagi 677 orang perwira yang resmi dilantik setelah menjalani masa pendidikan selama empat bulan.

“Anggapan tentang adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan seharusnya tidak terjadi jika Presiden Prabowo bersikap tegas,” ungkap KH Athian

KH Athian juga meminta agar Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat lebih fokus bekerja merealisasikan program-program yang sudah dikampanyekan dulu dan tidak sibuk membuat kegaduhan.

Komitmen solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina kembali ditunjukkan oleh masyarakat Kota Bandung. Kali ini, Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PD Persis) Kota Bandung beserta keluarga besar organisasi tersebut menggelar aksi damai yang mengusung tema “Komitmen Boikot Produk Pendukung Israel” pada Sabtu (3/5/2025) di Lapangan Tegalega, Kota Bandung.

Buku biografi ini merupakan upaya untuk mendokumentasikan dan mengabadikan perjuangan seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan dakwah Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan Dewan Da’wah adalah mengawal dan mempertahankan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama agar tidak dihapus. Bisa dibayangkan jika UU ini sampai dihapus maka penodaan agama khususnya ajaran Islam akan terjadi setiap hari tanpa hukuman.

Ribuan masyarakat Jawa Barat bersatu dalam aksi damai bertajuk “Masyarakat Jawa Barat Memanggil: Solidaritas & Doa untuk Palestina”  di Kota Bandung, pada Minggu, 20 April 2025. Aksi ini diikuti oleh siswa siswi Darul Hikam dan berbagai elemen masyarakat, dimulai dari Pusdai Kota Bandung dan berakhir di Gedung Merdeka, melewati Gedung Sate dan BIP sebagai simbol gerakan damai yang masif dan terorganisir.

Aksi damai ini dimulai dari masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, diisi dengan shalat subuh berjamaah yang dilanjutkan tausyiah oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Massa kemudian melakukan long march dan mendengarkan orasi di depan Gedung Sate yang diisi sejumlah tokoh Jawa Barat.

Warga menilai penggunaan GSG Arcamanik telah melanggar aturan karena sejak awal gedung tersebut dibangun sebagai fasilitas umum untuk warga, bukan sebagai tempat ibadah. Selain itu, alih fungsi tersebut disebut tidak disertai izin resmi maupun sosialisasi kepada masyarakat sekitar.