KANALBERITA.COM – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai tengah menghadapi tantangan serius di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan, melemahnya daya saing kawasan, hingga berkembangnya isu pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI). Meski demikian, Indonesia disebut belum berada di ambang krisis ekonomi.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Widjayanto Samirin, menilai situasi ekonomi nasional memang tidak bisa disebut baik-baik saja. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak bereaksi secara berlebihan karena fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.
“Kalau digambarkan, saya melihat situasinya memang tidak baik-baik saja. Tetapi tidak perlu panik karena kalau dikatakan kita mendekati krisis, ya belum. Masih jauh. Hanya memang kalau situasinya tidak dikendalikan dengan baik, berubah menjadi krisis itu bisa saja,” kata Widjayanto dalam sebuah siaran podcast di channel Ruang Publik.
Menurutnya, ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia bukanlah krisis yang datang secara tiba-tiba, melainkan penurunan daya saing yang berlangsung perlahan namun konsisten. Ia mengingatkan bahwa dalam dua dekade terakhir posisi Indonesia di kawasan ASEAN terus mengalami penurunan dibandingkan negara-negara tetangga.
Widjayanto menilai Indonesia kini mulai tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, Vietnam dan Filipina yang sebelumnya berada di bawah Indonesia kini terus menunjukkan kemajuan pesat.
“Kalau situasinya seperti ini terus-menerus, maka kita akan melihat dalam jangka menengah Indonesia sebagai bangsa akan turun kasta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perlambatan tersebut tidak langsung terasa karena Indonesia masih ditopang oleh pasar domestik yang besar serta sumber daya alam yang melimpah. Namun, jika reformasi tidak segera dilakukan, negara lain akan semakin meninggalkan Indonesia dalam aspek kesejahteraan maupun produktivitas ekonomi.
Salah satu penyebab utama, lanjut Widjayanto, adalah masih lemahnya kepastian hukum dan regulasi yang membuat investor enggan menanamkan modal di sektor manufaktur.
“Yang salah adalah ketidakpastian hukum dan ketidakpastian regulasi di Indonesia membuat bisnis tidak nyaman. Sehingga investasi di sektor-sektor produktif, khususnya manufaktur, tidak masuk ke Indonesia,” katanya.
Akibat kondisi tersebut, pelaku usaha lebih memilih investasi pada sektor berbasis komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit yang memiliki rantai pasok lebih pendek dan risiko lebih rendah dibanding industri manufaktur berteknologi tinggi.
Menurut Widjayanto, kondisi itu turut memicu fenomena jobless growth, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja dalam jumlah memadai.|
“Pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi lapangan kerja tidak tercipta karena sektor yang berkembang bersifat padat modal, bukan padat karya,” ujarnya.
Selain persoalan investasi, Widjayanto juga menyoroti berkembangnya isu pergantian Gubernur Bank Indonesia yang memunculkan berbagai spekulasi di pasar keuangan. Ia menilai siapa pun yang nantinya memimpin BI harus mampu menjaga independensi lembaga tersebut.
Menurutnya, independensi bank sentral merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan terhadap rupiah.
“Kalau BI tidak punya independensi, makin runyam. Rupiah bisa kehilangan nilainya karena kebijakan moneter berpotensi diintervensi kepentingan politik,” tegasnya.
Widjayanto menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap mata uang modern sangat bergantung pada kredibilitas institusi yang menerbitkannya. Karena itu, BI harus tetap fokus menjalankan mandat menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar tanpa tekanan politik jangka pendek.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kinerja Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan moneter BI berhasil menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sehingga Indonesia mampu melewati berbagai guncangan global, mulai dari pandemi COVID-19 hingga konflik geopolitik internasional.
“Harus diakui BI berhasil menjaga rupiah, menjaga inflasi sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis COVID. Produk seperti QRIS juga menjadi inovasi yang membanggakan karena diadopsi di berbagai negara,” ujarnya.
Meski masih optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, Widjayanto mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka terhadap berbagai masukan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, kepastian regulasi, serta komunikasi kebijakan yang konsisten akan menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan investor.
“Perubahan memang mulai terlihat, tetapi menurut saya belum cukup. Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih cepat agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara tetangga yang kini bergerak jauh lebih agresif dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing,” pungkasnya.
Wartawan senior yang masih aktif menulis dan pernah bekerja di media nasional KOMPAS.COM
