BANDUNG BARAT, Kanal Berita – – Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah tahun 2026, Senin (10/10/2026). Acara yang berlangsung di Pusdiklat DDII Bandung Barat yang mengusung tema “Memperteguh Peran Dewan Da’wah Dalam Menjalankan Fungsi Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar Di Jawa Barat” ini diikuti 100 peserta yang merupakan perwakilan 25 Pengurus Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.
Dalam sambutannya KH Muhammad Daud Gunawan selaku Ketua Dewan Pertimbangan DDII Jabar menyampaikan bahwa seorang dai siaga menjaga wilayah dakwah. Sebab, sambungnya, wilayah dakwah setiap saat bisa berubah terkait kondisi binaan atau umatya karena berbagai faktor baik internal atau pun eksternal.
“Seperti wilayah perang yang setiap saat bisa direbut oleh musuh. Kita tentu paham siapa musuh umat Islam yang setiap saat juga mereka bergerak ingin merebut binaan kita,” ungkapnya.
KH Daud menambahkan bahwa saat ini kondisi dan cara berpikir masyarakat Indonesia sudah bercampur antara komunis, sosialis, kapitalis dan termasuk kaum Muslimin yang berpikir liberal, pluralisme hingga sekulerisme.
“Maka salah satu tugas dai adalah harus dapat mengembalikan cara berpikir kaum Muslim tersebut kepada ajaran Islam sesuai Al Quran dan Sunnah,” terangnya.
Sementara itu KH Muhammad Roinul Balad selaku Ketua Dewan Da’wah Jabar dalam sambutannya dan arahannya kembali mengingatkan akan kelahiran Dewan Da’wah di tahun 1967 oleh Allahuyarham Mohamad Natsir.
“Tahun 1967 kondisi itu umat Islam terpuruk dan dakwah jadi fakum. Demikian juga peran politik umat Islam yang lebih setelah partai Masyumi dibubarkan,” ungkap KH Roin.
KH Roin menambahkan bahwa kondisi ummat Islam saat ini tidak jauh beda dengan tahun tersebut dimana umat dipecah belah dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis khususnya saat pemilu dan umat ditinggalkan setelah dapat suara.
“Selain itu tidak sedikit umat atau kelompok yang terjebak ikut kepentingan penguasa dengan iming-iming materi,” terangnya.
Untuk itu KH Roin kembali mengingatkan akan lima fungsi Dewan Da’wah yaitu mengawal akidah, menegakkan syariah, perekat ukhuwah, mendukung keutuhan NKRI, dan mendukung solidaritas dunia Islam. KH Roin juga mengingatkan akan visi Dewan Da’wah terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan Sejahtera.
Dalam kesempatan tersebut KH Roin juga menyampaikan akan program Dewan Da’wah Jabar yang masih berlangsung yakni pembangunan masjid juga akan berfungsi menjadi asrama mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia (ADI Jabar) dan saat ini sudah mencapai 68 persen.
“Kita juga sedang menjalankan program ketahanan pangan dengan memelihara ayam petelur. Program ini insya Allah juga bisa diterapkan di daerah-daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang KH. Fathurrahman Mahfudz, BIRK., M.M. selaku Ketua Umum Dewan Da’wah Pusat yang berkenan hadir turut menyampaikan sambutan dan arahannya. Menurut KH Fathurrahman yang baru lima hari dilantik ini menyampaikan bahwa pemimpin datang dan pergi adalah hal biasa akan tetapi amanah dakwah harus terus jalan
Menurutnya akan selalu hadir akan peluang dan tantangan dakwah disetiap zaman. Bertambahnya umat, sambung KH Fathurrahman, juga harus dibarengi dengan bertambahnya dai untuk membina umat tersebut.
“Salah satu warisan allahuyarham Moh Natsir adalah istilah keutuhan NKRI maka ini harus dirawat oleh kita dan para dai,” ungkapnya.
KH Fathurrahman juga menyampaikan bahwa prinsipnya Dewan Da’wah akan bersama dan mendukung pemerintah selama sesuai dengan ayat konstitusi dan ayat illahi (Al Quran Sunnah). Namun sebaliknya, akan bersikap kritis jika bertentangan dengan konstitusi dan syariat Islam.
“Ada program jembatan dan sumur dari pemerintah yang harus disambut positif dan Dewan Da’wah bisa ambil peran. Dai harus menjadi solusi di Masyarakat, jika daerah binaannya tidak ada jembatan atau sumur maka program pemerintah tersebut bisa dimanfaatkan,” terangnya.
KH Fathurrahman juga menyampaikan program ketahanan pahan yang ditawarkan pemerintah kepada Dewan Da’wah yakni penyaluran bibit kelapa dan kopi. Maka, sambungnya, dai -dai Dewan Da’wah bisa memanfaatkan tanah-tanah wakaf menjadi produktif dan ada nilai ekonomis untuk mendukung operasional dakwah.
“Namun kita tidak boleh meminta dan mengemis kepada pemerintah. Seorang dai harus punya izzah (harga diri) yang tidak mudah “beli” oleh kepentingan pihak lain.
Maka, sambungnya, dai harus memiliki kemandirian dalam dakwah khususnya bidang ekonomi. Dimana salah satunya dengan menjalin Kerjasama dengan program pemerintah yang tidak merugikan Dewan Da’wah salah satunya dengan menggulirkan wakaf produktif.
Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab serta sharing dan laporan pengurus Daerah Dewan Da’wah kota dan kabupaten. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama. [ ]
Wartawan Senior yang pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Suara Hidayatullah dan Majalah Percikan Iman
