BANDUNG, Kanal Berita – – Massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Ummat Melawan – Ketidakadilan (GAUM-K) dan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) melakukan aksi damai di depan DPRD Jabar, Jl.Diponegoro Kota Bandung, Selasa (14/7/2026). Aksi ini terkait penolakan kedatangan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di wialayah Jawa Barat.
Menurut Hari Nugraha selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa penolakan Jokowi bersama PSI telah mengagendakan safari ke seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan PSI yang dipimpin puteranya Kaesang Pangarep.
“Alasannya Jokowi melakukan safari keliling Indonesia adalah untuk memenuhi undangan masyarakat. Itu adalah bohong. Agenda safari itu bersifat manipulatif dan mencuri start kampanye. Manipulatif karena agenda tersebut seolah-olah diundang oleh Masyarakat,” terang Hari dilokasi.
Jokowi mencuri start kampanye, sambung Hari, karena dinilai belum saatnya menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan kampanye partai politik maupun figur tertentu.
Selai itu menurut Hari, safari politik Jokowi dibaca publik memiliki motif yang terselubung yaitu kepalsuan Jokowi masih dicintai rakyat, Gibran bersiap merebut kepemimpinan negara, serta PSI pimpinan Kaesang dapat dibesarkan secara instan.
“Safari politik tersebut jelas untuk membangun politik dinasti. Faktanya untuk menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako bukan hanya tidak mendidik tetapi juga bagian dari suatu pengkhianatan politik,” tegasnya.
Atas dasar hal-hal di atas, sambung Hari, maka Gerakan Aliansi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat [GAUM-K] dan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR-Jabar) bersama 40 lintas ormas, paguyupan, haroqah dan komunitas di Jawa Barat menolak kedatangan Jokowi di Wilayah Jawa Barat.
Diakhir aksi kemudian dibacakan pernyataan sikap oleh Amin Bukahery (Koord. GAUM-K) yang lengkapnya sebagai berikut:
Pertama, menolak dan tidak sudi menerima kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik dengan memperalat nilai-nilai budaya Jawa Barat.
Kedua, mendesak PPATK, KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana penggunaan pembiayaan safari dan kampanye politik Jokowi bersama PSI ke seluruh Indonesia. Karena tercium bau korupsi, pencucian uang, dan penggunaan dana ilegal lainnya.
Ketiga, meminta DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jawa Barat dalam penolakan kehadiran Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan sikap DPRD Jawa Barat. Menentang kampanye dini dan terselubung partai politik dan figur politik di Jawa Barat.
Keempat, mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Jokowi bersama PSI di seluruh daerah Jawa Barat. Mewaspadai politik uang, pengembangan faham materialisme, dan penunggangan budaya Jawa Barat.
Kelima, seluruh elemen perjuangan masyarakat Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Jokowi agar yang bersangkutan dapat segera mempertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya di depan hukum.
Aksi ini mendapat pengawalan sejumlah personal polisi dari Polrestabes Bandung. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. [ ]
