KANALBERITA.COM – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam memperluas cakupan imunisasi anak serta menekan angka kesenjangan akses vaksin di berbagai wilayah pada tahun 2025. Berdasarkan laporan 2025 WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (WUENIC), pemerintah Indonesia sukses meningkatkan persentase pemberian dosis vaksin DTP3 dan hepatitis B secara nasional.
Data menunjukkan cakupan dua jenis vaksin tersebut naik menjadi 82 persen pada 2025, meningkat dibandingkan angka 78 persen pada tahun sebelumnya. Capaian ini merefleksikan lebih dari 3,6 juta anak di tanah air telah mendapatkan rangkaian imunisasi lengkap sebagai pelindung dari berbagai penyakit berbahaya.
Selain peningkatan cakupan dosis, jumlah anak yang belum menerima satu pun dosis vaksin juga mengalami penurunan. Angka anak yang belum terimunisasi turun dari 748 ribu pada tahun 2024 menjadi 657 ribu pada tahun 2025, yang menandakan semakin luasnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranietharan, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi lintas sektor yang telah dilakukan. “Kemajuan Indonesia menunjukkan hasil yang dapat dicapai saat kita bekerja bersama menjangkau anak-anak dengan vaksin-vaksin penyelamat nyawa,” ujar Dr. N. Paranietharan di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pentingnya Penguatan Imunisasi Rutin
Meski angka cakupan nasional membaik, WHO dan UNICEF menekankan bahwa tantangan masih tetap ada terkait distribusi vaksin lain seperti campak, polio, dan radang paru-paru. Upaya mempertahankan momentum ini menuntut penguatan layanan imunisasi rutin secara konsisten agar tidak ada populasi anak yang terlewat.
Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, turut memberikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Menurutnya, inovasi dan pelibatan masyarakat aktif menjadi kunci utama dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak atas kesehatan yang baik. Ke depan, WHO dan UNICEF berkomitmen terus mendampingi pemerintah untuk menjangkau komunitas di area terpencil yang belum terlayani secara maksimal.
