BANDUNG, Kanal Berita – – Polemik penggunaan masjid sebagai tempat untuk membahas politik kembali mencuat setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyindir mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui unggahan di media sosial X, Raja Juli mengkritisi Anies yang dinilai menggunakan masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tempat untuk melakukan sindiran politik.
Merespons situasi tersebut, Ketua Umum Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M.Dai, menyatakan pandangannya tentang hubungan antara masjid dan diskusi politik. Beliau menegaskan bahwa diskusi politik di masjid diperbolehkan selama sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW.
“Berbicara Islam tentu dasarnya dari Al Quran, hadits dan ijma ulama, bukan berdasarkan hawa nafsu atau logika seseorang, dengan menyatakan sesuatu tentang Islam ” menurut saya “, ” menurut pendapat saya “, ” menurut hemat saya ” dan saya saya lainnya,” terang KH Athian.
KH Athian mengkritisi fenomena yang ia sebut sebagai pemikiran “SEPILIS” (sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme) yang telah lama meracuni pemahaman masyarakat Muslim Indonesia. Menurutnya, pemikiran ini telah mereduksi pemahaman Islam hanya sebatas ritual ibadah tertentu seperti shalat, haji, zakat, dan shaum, untuk kemudian memisahkan agama dari urusan bermasyarakat dan bernegara.
“Padahal Islam hadir sejak 15 abad yang lalu untuk mengatur kehidupan manusia dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, dari urusan masuk WC keluar WC sampai kehidupan bermasyarajat dan bernegara.
Masjid dalam Sejarah Islam
Ketua FUUI ini menuturkan bahwa mereka yang menyoal penggunaan masjid untuk diskusi politik kemungkinan belum memahami sejarah dan fungsi masjid dalam Islam. Ia menjelaskan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya adalah menjadikan seluruh bumi sebagai tempat sujud atau masjid.
Untuk memperkuat argumennya, KH Athian mengutip hadits dari Jabir bin ‘Abdillah, dimana Rasulullah SAW bersabda, “Seluruh bumi dijadikan sebagai tempat salat dan untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah di tempat tersebut” (HR. Bukhari no. 438 dan Muslim no. 521).
“Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan tempat pemandian” (HR. Tirmidzi no. 317, Ibnu Majah).
“Rasulullah membangun masjid bukan hanya sebatas untuk shalat saja, melainkan untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menyusun strategi saat akan menghadapi peperangan,” urai KH Athian.
Membedakan Politik Praktis dan Diskusi Politik
KH Athian menekankan perlunya membedakan antara politik praktis dan diskusi politik di lingkungan masjid. Menurutnya, politik praktis yang berbasis kepartaian yang cenderung menimbulkan perpecahan tidak sesuai untuk dibahas di masjid. Sementara diskusi politik yang berlandaskan Al-Quran dan hadits Rasulullah justru perlu disampaikan kepada umat.
“Tentu harus dibedakan antara politik praktis dan bicara politik. Yang tidak boleh dibicarakan di masjid adalah politik praktis berdasar kepartaian yang acapkali lebih beraroma adu domba, fitnah, saling serang, saling menjatuhkan, dimana mudlorotnya lebih banyak dari pada manfaatnya,” jelas KH Athian.
Ia menduga bahwa pandangan politik sebagai sesuatu yang kotor berasal dari pemahaman kaum sekuler yang berprinsip bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi selain kepentingan. Dalam konsep ini, ketika kepentingan sama, lawan bisa menjadi kawan dan sebaliknya.
“Dalam Islam, politik hanya alat semata maka kotor atau bersihnya politik itu tergantung dari yang menjalankannya. Jika jiwa seseorang bersih maka politiknya pun bersih. Demikian sebaliknya,” terangnya.
Politik dalam Teladan Rasulullah
KH Athian juga menjelaskan bahwa semasa hidupnya, Rasulullah SAW juga berpolitik. Namun karena Rasulullah adalah sosok yang bersih dan dibimbing langsung oleh Allah SWT melalui Al-Quran, maka politik yang dijalankannya pun bersih.
“Bisa jadi orang yang bicara politik itu kotor karena selama ini ia menyaksikan atau malah jadi pelaku politik kotor,” sambung KH Athian.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seseorang yang berbicara politik di masjid cenderung akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Hal ini karena seorang Muslim yang berbicara di masjid akan menghormati kesucian tempat tersebut.
“Ia tidak akan membawa barang Najis dan kotor ke masjid, baik pikiran, gagasan dan ucapan kotor ke masjid. Ia tidak akan melakukan politik tipu-tipu, money polityc, suap dan sikut kanan kiri dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan syahwat,” tegasnya.
Seruan untuk Pemahaman yang Lebih Baik
Di penghujung pernyataannya, KH Athian mengajak masyarakat untuk tidak bersikap sinis atau menyalahkan seorang Muslim yang berbicara tentang politik di masjid. Ia menekankan bahwa seorang Muslim sudah seharusnya berpolitik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Pernyataan KH Athian ini menyoroti pentingnya memahami fungsi masjid secara komprehensif dalam konteks Islam dan tidak membatasi peran masjid hanya sebagai tempat ibadah ritual semata. Menurutnya, masjid juga dapat menjadi ruang diskusi untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, selama diskusi tersebut dibingkai dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.
Polemik mengenai fungsi masjid dalam konteks politik ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman di kalangan masyarakat Muslim Indonesia tentang hubungan antara Islam dan politik, serta bagaimana ruang-ruang keagamaan seperti masjid dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendiskusikan isu-isu publik, termasuk politik, dengan cara yang konstruktif dan sesuai dengan ajaran agama. [ ]
