BANDUNG, Kanal Berita – Saat ini kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah dimulai, dimana para calon bupati/ calon wali kota dan gubernur sudah mendaftar serta dapat nomor urut. Demikian juga masa kampanye para calon kepala daerah pun sudah dimulai.
Menanggapi hal ini Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali M Da’I menyerukan kepada umat Islam untuk memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah sebagai tolak ukur calon pemimpin yang harus dipilih.
“Dalam prinsip seorang muslim, hidup ini bukan hanya untuk dunia saja tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Maka memilih pemimpin bukanlah urusan yang sepele melainkan kelak juga akan kita pertanggungjawabkan di akhirat,”ungkap Kyai Athian.
Oleh karena itu, sambunya, dalam memilih pemimpin harus mempertimbangkan aspek yang sesuai aqidah. KH Athian mengungkapkan, ketika umat salah memilih pemimpin, maka bukan hanya pemimpinnya yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga masyarakat yang memilihnya juga.
Hal sama juga berlaku dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024 dimana saat ini ada empat pasangan calon. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat Jawa Barat sebagai provinsi terpadat di Indonesia per semester I 2024, dengan jumlah penduduk mencapai 50.489.208 jiwa dimana 48.581.396 adalah muslim.
“Apalagi, Jawa Barat memiliki penduduk yang mayoritas adalah muslim, maka sudah pasti Jabar membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya,”imbuh Kyai Athian.
Selain itu, sambung, Kyai Athian, pemimpin Jabar harus bisa menjalankan ajaran prinsip agama agar mampu menjaga amanah dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.
Menurut Kyai Athian, umat muslim harus cerdas dan berhati-hati dalam memilih pemimpin. Agar jangan sampai memilih pemimpin yang tidak jelas agamanya.
‘’Jawa Barat diakui sebagai pusat gerakan Islam, jadi wajar jika seorang pemimpin yang dipilih adalah muslim yang taat, bukan sekedar ber-KTP Islam tetapi praktiknya jauh dari ajaran Islam,”tegasnya.
Kyai Athian juga mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki sikap merangkul umat Islam, bukan pemimpin yang diduga suka melecehkan dan memperolok-olok agama. Hal itu bisa dilihat dari penyataan dan rekam jejak tindakan yang dilakukan oleh calon pemimpin tersebut.
KH Athian memberikan contoh tentang calon pemimpin terindikasi musrik. Di antaranya gemar membangun patung-patung dan sesajen yang membuat resah umat Islam. Contoh lainnya, menggulirkan pernyataan kontroversi, misalnya mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib dan Ka’bah akan dipindahkan ke Indonesia.
‘’Saya khawatir jika masyarakat dipimpin oleh calon pemimpin seperti itu karena akan membuat resah umat selama lima tahun ke depan,’’ imbuhnya.
Menurut KH Athian, pemimpin juga bukan hanya bisa melindungi umat muslim, tetapi juga harus bisa melindungi masyarakat non muslim. Jadi, kepemimpinan yang baik harus meniru kepemimpinan Rasullullah yang sanat toleran ketika memimpin.
‘’Orang banyak yang salah mengira ketika Islam berkuasa, yang non Islam akan terpinggirkan. Justru ketika Islam berkuasa, hak-hak non muslim akan terlindungi,’’ katanya.
Sekali lagi Kyai Athian mengingatkan bahwa dalam memilih pemimpin dalam Masyarakat sangat prinsip dalam keislamannya. Ia mencontohkan memilih dalam rumah tangga saja seorang calon istri atau calon harus dipilih yang baik agamanya.
“Kalau pemimpin rumah tangga buruk maka dampaknya pada keluarga tersebut, bisa 4 atau 5 anggota keluarganya. Tetapi jika pemimpin suatu negara atau wilayah maka bayangkan dampaknya pada jutaan orang yang dipimpinnya,”ungkapnya.
Maka, sambung Kyai Athian, dampak pemimpin yang buruk agamanya, buruk akhlaknya bahkan dzalim itu akan dirasakan oleh Masyarakat tersebut minimal selama beberapa tahun selama ia mempimpin.
“Lalu bagaimana jika pemimpin tersebut membuat undang-undang atau aturan yang dzalim kemudian masih berlaku setelah pemimpin tersebut pension maka betapa dampak buruk pemimpin dzalim tersebut berkepanjangan,”imbuhnya.
Untuk itu Kyai Athian mewanti-wanti agar masyarakat cerdas dan tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis calon pemimpin apalagi tergoda dengan iming-iming amplop (uang) yang agar memilih calon pemimpin tersebut.
“Uang tersebut bisa jadi nilainya tak seberapa hanya puluhan atau ratusan ribu yang bisa jadi habis dalam sehari. Tetapi dampak memilih pemimpin buruk karena rayuan uang tersebut bisa dirasakan selama bertahun-tahun,”pungkasnya.
Sebagaimana diketahui data dari KPU sendiri total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi (calon gubernur), 415 kabupaten (calon bupati), dan 93 kota (calon wali kota).
