BANDUNG,Kanal Berita – – Indonesia sebagai salah satu negeri muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dimana lebih dari 85 persennya beragama Islam telah memiliki pemimpin baru yakni dengan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik pada akhir Oktober kemarin.
Hal ini juga dibarengi dengan dilantik 48 menteri dan 56 wakil Menteri serta sejumlah pejabat dibawah Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Momen ini menjadi puncak dari serangkaian proses Pilpres yang berlangsung sejak 2023 – 2024 yang penuh drama dan segala dinamikanya.
Menanggapi hal tersebut KH.Athian Ali M.Da’i, Lc, MA selaku Ketua Umum Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menyampaikan bahwa negeri ini penduduknya semua beragama, jika tidak beragama tidak mungkin bisa hidup di negeri ini. Karena sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Akan tetapi sering kali konsep dan praktik beragama sering terpisah atau dipisahkan di negeri ini. Padahal bagi orang yang beragama tidak boleh terpisah sedetik pun dari kehidupannya. Sebab sebagai orang yang beragama sadar betul bahwa apa pun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas kehendak illahi,”ungkapnya dilansir dari tayangan podcas dichannel Youtube Syaiful Zaman.
Lalu apakah Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ini halal atau haram? Mengingat sejumlah pihak menengarai ada kecurangan selama proses Pilpres berlangsung?
Menanggapi hal ini Kyai Athian menyampaikan bahwa apa pun itu termasuk kekuasaan yang diperoleh dari hasil kecurangan maka jangan berharap mendapat keberkahan dari Allah Ta’la. Hal ini sudah sangat jelas ditegaskan Allah dalam ayat, “Sungguh celaka orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang!” ( QS. Al Muthafifin:1 )
“Meski dalam ayat tersebut disebutkan curangnya timbangan orang yang berdagang,namun kita meyakini bahwa segala bentuk kecurangan apa pun itu bisa dipastikan Allah tidak ridho dan tidak mungkin ada keberkahan didalamnya termasuk dalam hal kekuasaan,”terang Kyai Athian.
Sejumlah Menteri dalam Kabinet Merah Putih juga tak lepas dari sorotan Kyai Athian khususnya Menteri Agama (Menag) yang menurut Kyai Athian kementerian ini sejak lama tidak beres terkait dengan sosok menterinya.
“Harusnya kementerian ini dipimpin sosok yang paham agama dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Tapi kenyataannya justru ada Menteri Agama yang tertangkap korupsi. Ini tentu sangat ironis dengan Kementerian yang dipimpinnya,”imbuh Kyai Athian.
Kyai Athian juga menceritakan bagaimana dulu ada Menteri Agama yang justru ingin menghapus syariat Islam terkait hukum waris yang dianggap tidak adil antara hak laki-laki dan perempuan. Belum lagi sejumlah kontroversi lainnya yang dinyatakan dalam lisannya.
“Kalau Menteri Agama yang sekarang ini kan kita sudah tahu semua profilnya, bahkan ada yang memasukkan sebagai salah satu tokoh liberal di Indonesia. Belum lagi bagaimana kiprahnya saat menjadi Imam Besar Masji Istiqlal yang menuai kontroversi dan kritikan umat saat yang bersangkutan menerima pemimpin spiritual non muslim (Paus) bahkan sampai mencium kepalanya,” terangnya.
Kyai Athian menambahkan toleransi dan menghormati tamu dari kalangan non muslim tentu di bolehkan akan tetapi jangan sampai kebablasan yang justru dapat menodai makna toleransi tersebut. Ia mencontohkan ketika Paus datang ke masjid dan dibacakan Al Quran tentu baik, namun ketika dibacakan juga injil justru salah kaprah dan keluar dari toleransi.
Kembali terkait dengan kecurangan dan dikedzaliman yang ditengarai dilakukan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Kyai Athian menyampaikan bahwa dosa kepada sesama manusia bisa diampuni Allah jika pelaku juga meminta maaf kepada orang yang dicurangi atau dzalimi.
“Kalau dosa kita kepada Allah, misal lupa shalat maka kita cukup bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, tidak perlu meminta maaf kepada manusia. Tetapi kalau dosa kepada sesama manusia, selain taubat dan mohon ampun kepada Allah juga harus dibarengi dengan meminta maaf kepada manusia atau dalam hal ini rakyat Indonesia. Maka insya Allah jika meminta maaf kepada rakyat dan taubat kepada Allah selesai persoalan. Mudah-mudahan dengan begitu ada ridho dan keberkahan Allah,”terang Kyai Athian.
Kyai Athian juga mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya bagi para pemimpin termasuk kepada daerah untuk tetap taat kepada ajaran dan syariat Islam dalam proses pemilihan agar tidak berbuat curang, menipu, berbohong dan menghalalkan segala cara.
“Kalau kekuasaan itu Allah takdirkan tentu akan didapat juga. Namun jika diraih dengan curang dan menghalalkan segala cara tentu Allah tidak ridho. Misalnya ada pencuri yang takdirnya berhasil mencuri, apakah Allah ridho? Tentu tidak. Demikian juga dengan kekuasaan, jangan sampai kekuasaan diraih namun tidak mendapat ridho Allah,”ungkapnya.
Terkait dengan kekuasaan yang ditengarai didapat dari proses kecurangan,karena sudah dihentikan dengan sebuah keputusan hingga dilantik dan sahkan maka sebagai warga negara yang menghormati hukum bisa jadi itu diterima.
“Namun sebagai orang yang beragama maka akan sulit memperoleh ridho dari Allah ketika sesuatu itu didapat dari cara yang tidak diridhoi Allah. Tetapi karena itu sudah terjadi dan aturannya sudah harus dilaksanakan bahkan sudah resmi kemarin tanggal 20 Oktober dilantik beserta pengumuman cabinet, maka satu-satunya cara agar dalam keberkahan itu , apa salahnya diakui semua itu lalu meminta maaf dan meminta keikhlasan rakyat untuk 5 tahun kedepan, bisa jadi semua insya Allah akan Ikhlas,” imbuhnya.
Karena kita yakin, sambung Kyai Athian, Allah Maha Pemaaf dan Pengampun tetapi untuk memperoleh ampunan Allah seseorang harus bertaubat. Sementara untuk bertaubat dari dosa faisah dia harus meminta maaf kepada pihak yang terdzalimi baru taubatnya diterima Allah.
