JAKARTA, Kanal Berita – – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang diberlakukan pemerintah menuai penolakan tegas dari organisasi kepemudaan Islam. Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah secara resmi menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang sangat memberatkan dan sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada kondisi ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Lonjakan harga Pertamax yang tercatat melejit dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter langsung memantik gelombang keberatan luas di tengah masyarakat, terutama kalangan yang sehari-hari bergantung pada BBM nonsubsidi untuk menunjang mobilitas mereka.
Kenaikan Drastis yang Lukai Rasa Keadilan Sosial
Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah, Hanif Chaniago, menilai bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax pada saat ini adalah langkah yang kontraproduktif dan jauh dari nilai keadilan sosial. Menurutnya, masyarakat masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah bertahun-tahun menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sendi kehidupan. Di tengah kondisi yang masih rapuh itulah, pemerintah justru menambahkan beban melalui kebijakan kenaikan harga BBM.
“Kami dari Pemuda Hidayatullah mengkritik kenaikan BBM ini. Kebijakan ini sangat memberatkan rakyat kelas menengah yang mengandalkan BBM nonsubsidi untuk mobilitas harian mereka. Kemudian, di tengah situasi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang ini, menaikkan harga BBM justru akan memicu efek domino terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya,”
— Hanif Chaniago, Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah
Hanif menegaskan bahwa kenaikan BBM bukan sekadar persoalan selisih harga di pompa bensin. Dampaknya jauh lebih luas dan sistemik. Ketika biaya bahan bakar naik, biaya distribusi barang dan jasa ikut merangkak naik, dan pada akhirnya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari pun akan ikut membubung. Rantai efek domino inilah yang paling dikhawatirkan akan semakin mempersulit kehidupan masyarakat kelas bawah dan menengah yang sudah tertekan dari berbagai arah.
Alasan Pasar Global Tak Bisa Serta-merta Dibebankan ke Rakyat
PP Pemuda Hidayatullah juga merespons narasi pemerintah yang mengaitkan kenaikan harga Pertamax dengan penyesuaian terhadap dinamika harga minyak di pasar global. Bagi Pemuda Hidayatullah, justifikasi semacam itu tidak bisa dijadikan alasan yang sah untuk begitu saja mengalihkan seluruh beban kenaikan itu kepada rakyat. Ada tanggung jawab negara yang tidak boleh lepas dari pundak pemerintah: melindungi daya beli masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak membuat rakyat kecil semakin terpinggirkan.
Lebih jauh, kenaikan yang terjadi dalam hitungan persentase pun bukanlah angka kecil. Lonjakan dari Rp12.300 ke Rp16.250 berarti Pertamax naik lebih dari 32 persen dalam sekali penyesuaian. Bagi seorang pekerja harian yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas, selisih harga ini terasa sangat nyata dan akan menggerus pengeluaran bulanan secara signifikan.
Desak Evaluasi dan Solusi Alternatif yang Berpihak pada Rakyat
Menyikapi kondisi tersebut, PP Pemuda Hidayatullah tidak hanya berhenti pada kritik dan penolakan. Organisasi ini secara aktif mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga Pertamax secara menyeluruh. Evaluasi tersebut diharapkan tidak bersifat kosmetik, melainkan betul-betul mengkaji ulang apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan kapasitas ekonomi riil masyarakat, bukan hanya memperhitungkan neraca fiskal semata.
Pemerintah juga diminta untuk tidak berhenti di tingkat evaluasi, tetapi bergerak lebih jauh dengan mencari dan menghadirkan solusi alternatif yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat. Pemuda Hidayatullah memperingatkan bahwa jika tekanan ekonomi ini terus dibiarkan tanpa respons kebijakan yang memadai, riak-riak sosial di lapisan masyarakat akar rumput bisa semakin meluas dan sulit dikelola.
Sikap tegas PP Pemuda Hidayatullah ini menjadi bagian dari suara-suara kritis yang semakin kencang dari berbagai elemen masyarakat sipil terhadap kebijakan BBM yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi riil rakyat. Desakan untuk mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat luas, bukan semata-mata mengikuti logika pasar global, kini semakin menguat dan tidak bisa diabaikan oleh para pengambil kebijakan. [ ]
