KANALBERITA.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyiapkan langkah tegas berupa sanksi berjenjang hingga pemecatan bagi 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Tindakan ini diambil menyusul laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi aktivitas mencurigakan pada ribuan aparatur sipil negara tersebut, Selasa (8/9/2026).
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses klarifikasi terhadap seluruh pegawai yang masuk dalam data PPATK. Dari hasil pemeriksaan sementara, lebih dari 70 persen pegawai telah mengakui keterlibatan mereka dalam aktivitas perjudian tersebut dengan tingkat pelanggaran yang bervariasi.
Menurut Gus Ipul, fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga ancaman serius terhadap integritas institusi serta kesejahteraan keluarga pegawai. Pihaknya kini menugaskan Inspektorat Jenderal untuk mendalami data transaksi keuangan agar dapat menentukan bobot hukuman yang tepat bagi setiap individu.
Pemerintah menargetkan seluruh proses investigasi dan klarifikasi dapat diselesaikan sebelum akhir bulan ini. Pegawai yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi hukum internal yang disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggarannya, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat.
Ancaman Sanksi Bagi ASN
Kementerian Sosial telah mengkategorikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Bagi pelanggaran kategori ringan, sanksi berupa teguran lisan hingga pernyataan tidak puas secara tertulis akan diberikan. Sementara itu, untuk pelanggaran tingkat sedang, penundaan kenaikan pangkat maupun gaji berkala menjadi konsekuensi yang harus diterima.
Untuk pelanggaran berat, pemerintah tidak akan menoleransi tindakan tersebut dan menyiapkan sanksi berupa pembebasan dari jabatan hingga pemecatan dari status PNS. Gus Ipul menyatakan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap pegawai yang bertugas mengelola amanah negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya menjaga perilaku di lingkungan kerja. “Judi online bukan hanya persoalan pribadi, ia bisa menghancurkan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang,” ujar Gus Ipul pada Selasa (8/9/2026).
Data menunjukkan bahwa sebaran pegawai yang terindikasi judi online mencakup berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, hingga Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sebagian besar pegawai yang terdata merupakan tenaga pendamping sosial maupun PPPK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Wartawan Senior yang masih aktif menulis dan pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Percikan Iman, Media Official Persib.
