Kolom

Industri Outsourcing di Tengah Perubahan Regulasi: Antara Perlindungan Pekerja dan Kepastian Hukum

×

Industri Outsourcing di Tengah Perubahan Regulasi: Antara Perlindungan Pekerja dan Kepastian Hukum

Sebarkan artikel ini
Suhendri Zikri
Adv. Suhendri Zikri D, S.H., M.H., CLA., C.Med., CLTS Advokat, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, dan Pengamat Industri Alih Daya. Managing Partners – SZD Law Office & Partners

Oleh: Adv. Suhendri Zikri D, S.H., M.H., CLA., C.Med., CLTS

INDUSTRI alih daya (outsourcing) masih menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional berbagai sektor usaha di Indonesia. Salah satu bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan industri ini adalah jasa pengamanan, yang melibatkan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sebagai penyedia tenaga satuan pengamanan (Satpam).

Di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan, industri alih daya menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan tata kelola hubungan kerja, pemenuhan hak pekerja, serta hubungan kontraktual antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa (user). Perubahan penting tersebut antara lain ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Hal tersebut menjadi perhatian Adv. Suhendri Zikri D, S.H., M.H., CLA., C.Med., CLTS, advokat, praktisi hukum ketenagakerjaan, sekaligus pengamat industri alih daya yang berkegiatan di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Suhendri, penguatan perlindungan pekerja melalui regulasi terbaru merupakan langkah penting. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan norma, kesiapan aturan pelaksanaan, serta konsistensi penerapan di lapangan. Perlindungan pekerja dan kepastian hukum bagi dunia usaha perlu ditempatkan dalam satu kerangka yang saling mendukung.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Menjadi Kerangka Hukum Terbaru

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 serta mulai berlaku pada tanggal yang sama. Undang-undang ini dibentuk untuk menata dan menyinkronkan pengaturan ketenagakerjaan, sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dicabut, sementara sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga dicabut sebagian.

BACA JUGA  Daftar Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus PHK Terbanyak di Indonesia

Materi yang diatur mencakup berbagai aspek hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja, antara lain hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, waktu kerja dan lembur, keselamatan dan kesehatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga memuat pengaturan mengenai jangka waktu PKWT, termasuk batas waktu dan ketentuan perpanjangannya.

Bagi industri outsourcing, perubahan tersebut perlu dicermati secara menyeluruh. Perusahaan penyedia jasa tidak cukup hanya memperbarui format perjanjian kerja, tetapi juga perlu meninjau kebijakan pengupahan, administrasi hubungan kerja, kepesertaan jaminan sosial, pengelolaan waktu kerja, lembur, cuti, hingga prosedur ketika terjadi pengakhiran atau perubahan penempatan pekerja.

Tantangan Perusahaan Outsourcing Tidak Sederhana

Suhendri menilai perusahaan alih daya berada dalam lingkungan usaha yang memiliki dinamika cukup kompleks. Di satu sisi, perusahaan wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan hak pekerja. Di sisi lain, perusahaan harus memenuhi kebutuhan user, menjaga kualitas pelayanan, mempertahankan kontrak kerja sama, dan menghadapi persaingan harga yang semakin kompetitif.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan dilema tersendiri. Dalam proses pengadaan jasa, harga penawaran sering menjadi salah satu pertimbangan penting bagi perusahaan pengguna jasa. Padahal, struktur harga jasa semestinya memperhitungkan komponen upah, jaminan sosial, hak normatif, kebutuhan operasional, kompetensi, dan kualitas layanan.

BACA JUGA  Menaker Dorong Lulusan Perguruan Tinggi Perkuat Skill Digital di Era AI

“Perusahaan outsourcing dituntut memberikan pelayanan yang baik sekaligus memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Persaingan yang hanya berorientasi pada harga terendah berisiko mengabaikan komponen perlindungan pekerja. Karena itu, standar kepatuhan dan perhitungan biaya jasa perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dan Kebutuhan Harmonisasi

Sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya pada 30 April 2026. Peraturan ini mengatur tata kelola pekerjaan alih daya, jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan—termasuk pengamanan—perjanjian alih daya, kewajiban perusahaan alih daya, serta pengawasan.

Dengan hadirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai pekerjaan alih daya perlu dibaca dalam kerangka hukum yang terbaru. Harmonisasi antara undang-undang dan peraturan pelaksana menjadi penting agar tidak muncul ketidakjelasan mengenai ketentuan mana yang harus diterapkan, bagaimana penyesuaiannya, dan bagaimana perlindungan pekerja dijalankan dalam praktik.

Sejumlah aspek yang menurut Suhendri perlu memperoleh penjelasan teknis lebih lanjut antara lain penerapan PKWT dan PKWTT, perlindungan pekerja ketika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa, kesinambungan masa kerja dan pemenuhan hak pekerja, pembagian tanggung jawab antara perusahaan alih daya dan user, serta penyesuaian perjanjian kerja dan perjanjian penyediaan jasa.

“Perusahaan membutuhkan pedoman yang operasional. Jangan sampai perbedaan penafsiran terhadap aturan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, perusahaan penyedia jasa, maupun perusahaan pengguna jasa,” tambahnya.

BACA JUGA  Alasan Toyota Indonesia Pertahankan Peran Manusia dalam Produksi Mobil

Persaingan Usaha Harus Sejalan dengan Kepatuhan

Selain persoalan regulasi, persaingan usaha dalam industri alih daya juga perlu mendapat perhatian. Perusahaan penyedia jasa sering menghadapi kompetisi untuk memperoleh kontrak dengan penawaran harga yang semakin ketat.

Menurut Suhendri, persaingan yang sehat semestinya tidak hanya bertumpu pada harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pelayanan, kompetensi tenaga kerja, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja. Dalam sektor jasa pengamanan, BUJP juga harus memperhatikan persyaratan personel dan kualitas layanan pengamanan.

Harapan kepada Kementerian Ketenagakerjaan

Suhendri berharap Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan evaluasi penerapan UU Nomor 27 Tahun 2026 serta memastikan aturan pelaksanaannya tersusun secara harmonis dengan regulasi mengenai pekerjaan alih daya. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun sejak diundangkan.

Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan perusahaan alih daya, perusahaan pengguna jasa, asosiasi BUJP, praktisi hukum, dan perwakilan pekerja. Masukan dari para pemangku kepentingan diperlukan agar pedoman teknis menjawab persoalan nyata di lapangan, bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif.

“Industri alih daya masih dibutuhkan oleh dunia usaha. Karena itu, regulasi harus memberikan perlindungan yang nyata bagi pekerja sekaligus kepastian hukum bagi seluruh pihak. Keduanya bukan kepentingan yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tutup Suhendri.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam industri outsourcing tidak hanya diukur dari tersedianya norma hukum, tetapi juga dari kepastian pelaksanaan, kepatuhan para pihak, perlindungan hak pekerja, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.

*Penulis adalah Advokat, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, dan Pengamat Industri Alih Daya. Managing Partners – SZD Law Office & Partners

Example 300x600
Headline

Oleh :  Miranti Aprida, S.TP., S.Psi Mahasiswa Program Magister Sains Psikologi, Soegijapranata Catholic University.    “Nanti kalau sudah menikah, pasti bahagia.” “Kalau sudah punya anak,…

Terorisme
Kolom

Opini: Belajar dari Pengungkapan Dugaan Jaringan Pendanaan ISIS di Türkiye untuk Memperkuat Kontra-Terorisme dan Deradikalisasi Indonesia   Oleh: Ibnu Komadiyyah Suwandoko* *Penulis adalah analis sosial…