BANDUNG, Kanal Berita – – Dua hari sebelum rencana aksi demonstrasi besar-besaran digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, suara-suara reflektif mulai berdatangan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah M. Roin, Pembina Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP NKRI), yang menyerukan agar momentum aksi 27 Agustus 2026 ini dijadikan bahan evaluasi oleh semua pihak — tidak hanya pemerintah, tetapi juga para peserta aksi itu sendiri.
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) itu dipastikan akan tetap berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026. Humas AMPB, Didik Eko Sulistiwan, menegaskan bahwa demonstrasi akan difokuskan pada dua tuntutan utama: pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Gelombang peserta aksi dikabarkan akan datang dari berbagai provinsi di luar Jakarta, mencerminkan betapa luasnya basis keresahan yang mendorong gerakan ini.
Pemerintah Diminta Introspeksi: Kenapa Rakyat Jauh-jauh ke Jakarta?
Berbicara kepada wartawan di Bandung pada Selasa (25/8/2026), M. Roin menyebut momentum ini seharusnya memicu refleksi mendalam dari pihak pemerintah.
“Pertama buat pemerintah sebaiknya menjadi bahan evaluasi dan instrospeksi mengapa sampai tuntutan demikian dan ada warga yang jauh-jauh bergerak untuk menyampaikan aspirasinya ke Jakarta yang datang berbondong-bonong dari provinsi-provinsi jauh dari Jakarta”
— M. Roin, Pembina PP NKRI
Menurut M. Roin, antusiasme ribuan orang yang bersedia menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung parlemen adalah sinyal yang seharusnya tidak diabaikan oleh siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan. Ini adalah suara rakyat yang memilih jalan konstitusional untuk didengar.
Warga Diminta Waspada dari Provokasi dan Kepentingan Terselubung
Namun M. Roin juga memberikan perhatian khusus kepada para peserta aksi. Ia mengingatkan bahwa dalam setiap gerakan massa yang besar, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang memanas.
Ia juga menyentuh isu yang lebih sensitif: independensi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar Prabowo benar-benar memimpin dengan mandiri, tanpa tunduk di bawah pengaruh atau bayangan pihak mana pun.
“Sekarang kita tahu ya yang sedang memegang puncak kekuasaan ini adalah Bapak Prabowo. Nah harapan masyarakat kan Prabowo ini harus independen betul-betul menjalankan kepemimpinannya tidak di bawah bayang-bayang lain. Entahlah orang banyak mengatakan di bawah bayang-bayang Jokowi misalnya itu kan”
— M. Roin, Pembina PP NKRI
Roin menegaskan bahwa Prabowo harus berani membuktikan kemandirian kepemimpinannya dengan langkah-langkah nyata yang memihak kepentingan rakyat. Hak warga untuk berdemonstrasi adalah hak yang sah dan konstitusional — namun di saat yang sama, kewaspadaan terhadap provokasi adalah kewajiban yang tidak boleh dilupakan.
“Kalau kita beranggapan Prabowo di bawah bayang-bayang Jokowi, nah kalau Gibran yang naik lebih-lebih bukan lagi di bayang-bayang di bawah apa lagi namanya? Makanya semua pihak harus introspeksi, mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Dari pemerintah harus introspeksi, kebijakan yang sudah merugikan rakyatnya harus dikurangi atau dihapuskan”
— M. Roin, Pembina PP NKRI
DPR dan Aparat Hukum Pun Tak Luput dari Sorotan
Roin juga menggarisbawahi bahwa persoalan korupsi yang menjadi tuntutan utama AMPB bukan sekadar isu yang bisa ditutupi atau dikelola dengan narasi semata. Kenyataan di lapangan sudah berbicara sendiri, dan di era transparansi digital ini tidak ada yang benar-benar bisa disembunyikan.
“Buat kita warga juga, masyarakat secara umum. Jadi sudah tidak perlu dibilang lagi lah kesengsaraan warga Indonesia ini dari berbagai pihak dan berbagai lini ya sudah banyak bukti-bukti. Sekarang kan bukan zaman tahun 70-an. Kalau ada kejadian di satu tempat yang jauh aja kan langsung ketahuan. Saya kira itulah. Jadi semua pihak harus instrospeksi, bermawas diri juga, tapi harus ada aksi nyata perbaikan” — M. Roin, Pembina PP NKRI
Ia berharap rencana aksi 27 Agustus ini dapat menjadi momentum evaluasi yang menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan — dari cabang legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Evaluasi itu, tegasnya, tidak boleh berhenti di tataran wacana. Setelah mengenali kesalahan dan kekurangan, langkah berikutnya harus berupa perbaikan yang nyata dan terukur.
Rakyat Jangan Mau Diadu Domba
Menutup pernyataannya, M. Roin merangkum semangatnya dalam satu kalimat yang sederhana namun kuat.
“Intinya jangan terprovokasi dan jangan mau diadu domba”
— M. Roin, Pembina PP NKRI
Kalimat itu menjadi pengingat yang relevan di tengah situasi politik yang panas: bahwa di balik setiap demonstrasi besar, selalu ada ujian bagi rakyat — apakah mereka mampu menjaga persatuan dan tetap jernih dalam menentukan arah perjuangan, atau justru terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan awal mereka. Aksi 27 Agustus 2026 pun kini tinggal menunggu pelaksanaannya.[ ]
Wartawan Senior yang pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Suara Hidayatullah dan Majalah Percikan Iman
