KANALBERITA.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah merancang 21 program pengawasan khusus untuk mencegah potensi keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus memastikan standar keamanan pangan terjaga dari hulu hingga proses penyajian kepada masyarakat.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa seluruh program tersebut akan diimplementasikan secara maksimal setelah anggaran pengawasan untuk tahun 2027 ditetapkan secara definitif. Rencana penguatan pengawasan ini disampaikan oleh Taruna dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Pihak BPOM menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem distribusi serta manajemen waktu penyajian makanan. Taruna menyoroti adanya temuan di lapangan di mana makanan telah dimasak jauh melampaui batas waktu aman konsumsi, yakni lebih dari 11 jam sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.
Sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan BPOM, durasi ideal antara proses memasak hingga penyajian makanan tidak boleh melebihi waktu empat jam. Taruna menegaskan bahwa edukasi terhadap para penyelenggara Makan Bergizi Gratis dan penyedia jasa boga akan terus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Mitigasi Risiko Keamanan Pangan
Sebagai bentuk komitmen, BPOM telah mengajukan kebutuhan anggaran operasional sebesar Rp509 miliar untuk mendukung efektivitas pengawasan program ini. Taruna menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperlukan untuk melakukan pemantauan yang lebih intensif dibandingkan tahun sebelumnya yang dinilai kurang optimal akibat keterbatasan alokasi dana.
“Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Lebih lanjut, pengawasan ini mencakup seluruh rantai pasok pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga metode distribusi ke sekolah-sekolah. BPOM optimistis bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai dan protokol pengawasan yang ketat, risiko keracunan massal dalam program nasional ini dapat ditekan secara signifikan.
Langkah ini juga merespons desakan dari Komisi IX DPR RI yang meminta BPOM agar lebih aktif berperan dalam menjamin kualitas nutrisi dan keamanan makanan bagi para siswa di seluruh wilayah Indonesia.
Wartawan senior yang masih aktif menulis dan pernah bekerja di media nasional KOMPAS.COM
