JAKARTA, Kanal Berita – Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi bergulir pada Senin (6/1/2025). Namun, pelaksanaan program ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang meminta pemerintah memperhatikan aspek pemerataan, khususnya bagi lembaga pendidikan keagamaan.
Kekhawatiran tentang akses program ini muncul setelah ditemukannya sejumlah pesantren dan madrasah yang belum mendapatkan informasi memadai tentang mekanisme pelaksanaan program. Hal ini terungkap saat Hidayat melakukan kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren terkemuka di wilayah Jakarta Selatan.
“Sejak peluncuran tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan, dan santri di pondok pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga Makan Bergizi Gratis menjadi program yang berkeadilan, baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” ungkap Hidayat dalam keterangannya seperti dilansir Antara di Jakarta, Senin.
Permasalahan akses informasi ini bukan hanya dialami oleh lembaga pendidikan keagamaan di Jakarta. Hidayat mengkhawatirkan situasi serupa juga terjadi di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa. “Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala atau kiai pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk pesantren di Jakarta, mungkin banyak pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Untuk tahap awal pada tahun 2025, program ini menargetkan 19 juta penerima manfaat. Meski demikian, Hidayat menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penipuan.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini juga mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi program tersebut. Pelibatan ini mencakup pengurus sekolah, pengelola kantin, pelaku UMKM, hingga masyarakat di sekitar institusi pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk memaksimalkan dampak ekonomi program tersebut bagi masyarakat luas.
“Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), hingga warga di sekitar satuan pendidikan, agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan agar program strategis itu benar-benar terlaksana dengan amanah serta membawa hasil maksimal guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga pendidikan, termasuk sekolah keagamaan dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
