JAKARTA, Kanal Berita – – Merespons kebijakan baru pemerintahan Donald Trump mengenai tarif impor Amerika Serikat (AS), Bank Indonesia (BI) menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini menjadi prioritas bank sentral di tengah gejolak pasar global yang dipicu oleh pengumuman kebijakan perdagangan proteksionis AS.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Sabtu (5/4/2025), Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah akan dilakukan terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention. Strategi ini diterapkan untuk memastikan kecukupan likuiditas valuta asing (valas) bagi kebutuhan perbankan dan dunia usaha, serta menjaga kepercayaan para pelaku pasar.
“BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025,” kata Ramdan.
Triple intervention yang dimaksud mencakup tiga bentuk intervensi yang dilakukan secara simultan, yaitu intervensi di pasar valuta asing pada transaksi spot, intervensi melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta intervensi melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Ramdan mengungkapkan bahwa dinamika pasar keuangan global mengalami perubahan signifikan menyusul pengumuman kebijakan tarif impor baru oleh Trump pada 2 April 2025 dan diikuti oleh pengumuman kebijakan balasan (retaliasi) dari Tiongkok pada 4 April 2025.
“Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis,” ujar Ramdan dilansir dari antara, Sabtu (5/4/2025).
Dinamika pasar yang dimaksud terlihat dari melemahnya pasar saham global disertai penurunan yield US Treasury hingga mencapai level terendah sejak Oktober 2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi investor global ke aset-aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di tengah situasi ini, Ramdan menambahkan bahwa kegiatan operasi moneter Bank Indonesia pada pekan ini ditiadakan karena bertepatan dengan periode hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi. Kegiatan operasional Bank Indonesia dijadwalkan akan kembali normal seluruhnya pada 8 April 2025.
Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025), Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kebijakan kenaikan tarif impor minimal 10 persen terhadap barang-barang yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pengumuman ini disampaikan Trump dalam acara “Make America Wealthy Again” yang digelar di Rose Garden, Gedung Putih.
Berdasarkan daftar yang dirilis pemerintah AS, Indonesia berada di urutan kedelapan di antara negara-negara yang terkena dampak kenaikan tarif dengan besaran hingga 32 persen. Sekitar 60 negara akan dikenakan tarif timbal balik yang besarannya separuh dari tarif yang mereka terapkan terhadap produk-produk AS.
Indonesia bukanlah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang terdampak kebijakan perdagangan proteksionis AS tersebut. Negara tetangga seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga masuk dalam daftar dengan kenaikan tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.
Trump menyatakan bahwa penerapan tarif timbal balik ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri AS. Baik Trump maupun para pejabat di pemerintahannya berpandangan bahwa selama ini AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil bagi kepentingan ekonomi AS.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump berpotensi memicu perang dagang yang lebih luas. “Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga memicu ketegangan perdagangan global yang dapat memperburuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan berbagai skenario untuk merespons kebijakan AS tersebut, termasuk kemungkinan pengajuan keberatan melalui forum World Trade Organization (WTO).
“Kami sedang mengkaji dampak kebijakan ini terhadap ekspor Indonesia dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional,” kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya.
Bagi pelaku usaha di Indonesia, kebijakan tarif impor baru AS ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani, menilai sektor tekstil, furnitur, dan produk perikanan akan menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan ini.
“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk melindungi industri dalam negeri dan mencari alternatif pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS,” ungkap Hariyadi.
Di tengah ketidakpastian ini, langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi krusial sebagai bentuk antisipasi terhadap gejolak ekonomi global. Komitmen bank sentral ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor di tengah meningkatnya tensi perdagangan internasional.
