JAKARTA, Kanal Berita – Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, membantah adanya peretasan data KSP oleh pelaku kejahatan siber, menyusul kekhawatiran yang muncul terkait dugaan kebocoran data.
“Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan sejauh ini tidak ada peretasan pada sistem utama KSP,” tegas Qodari seperti dilansir Jakarta Globe pada Sabtu. Ia menekankan bahwa data yang dimiliki KSP saat ini dalam kondisi aman.
Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya laporan di media sosial yang mengklaim adanya kebocoran data KSP. Akun @stealthemole_int di platform X pada Sabtu pagi mengklaim lebih dari 3.000 data dan informasi pemerintah dari situs resmi KSP, ksp.go.id, telah bocor.
“Seorang peretas di dark web mengklaim telah membocorkan lebih dari 3.000 rekaman informasi staf pemerintah dari KSP,” tulis akun tersebut. Menurut unggahan tersebut, data yang diduga bocor mencapai 1,3 gigabyte dan mencakup database SQL.
Serangan siber terhadap lembaga pemerintah memang semakin sering terjadi, yang mendorong pembentukan cabang keempat militer Indonesia, yaitu Satuan Siber, melengkapi TNI AD, AL, dan AU yang sudah ada.
Pada September lalu, seorang guru kontrak dari Banyuwangi, Barik Abdul Ghofur, ditangkap karena meretas situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menjual data curian di dark web dengan keuntungan mencapai $8.000 (sekitar Rp 121 juta).
Sebelumnya pada 20 Juni, peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya mengakibatkan gangguan layanan penting pemerintah, termasuk imigrasi dan penerimaan siswa sekolah. Kemudian pada 18 September, peretas yang dikenal sebagai Bjorka mengklaim telah meretas data pribadi 6 juta wajib pajak, termasuk Presiden Jokowi dan pejabat tinggi lainnya, dan menawarkannya untuk dijual di dark web seharga 10.000 dollar AS.