Oleh: Abu Jundy Alkoptu Tiadji Alkaderi Aljombangi*
*penulis adalah analis sosial politik dan analis isu-isu strategis
Kanal Berita – – Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026 bukan sekadar agenda kenegaraan. Di balik prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut terdapat pesan politik dan strategis yang jauh lebih besar yaitu pemerintahan Prabowo Gibran sedang memasuki fase konsolidasi yang membutuhkan kualitas pertimbangan semakin matang untuk menghadapi kompleksitas persoalan nasional hingga 2029.
Komposisi Wantimpres yang berasal dari berbagai latar belakang menjadi menarik. Ada tokoh pemerintahan, militer, kepolisian, agama, hukum, ekonomi, dunia usaha, akademisi, intelektual, hingga figur yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. Keragaman tersebut semestinya tidak dipandang sebagai kelemahan. Justru di situlah kekuatannya.
Pemerintahan yang sehat tidak membutuhkan orang-orang yang selalu mengatakan ya. Pemerintahan membutuhkan orang yang mampu mengatakan ya ketika kebijakan memang benar, tetapi juga berani mengatakan tidak ketika terdapat risiko yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks inilah Wantimpres seharusnya ditempatkan.
Kritik Bukan Ancaman
Masuknya tokoh kritis seperti Rocky Gerung ke dalam Wantimpres menarik perhatian publik. Namun, daripada melihatnya semata-mata sebagai perubahan posisi politik, lebih produktif jika fenomena tersebut dibaca sebagai peluang bagi pemerintahan untuk mengubah kritik menjadi sumber perbaikan kebijakan.Kritik yang berada di luar sistem dapat menjadi tekanan.
Tetapi kritik yang diberi ruang secara institusional dapat menjadi peringatan dini.Presiden membutuhkan suara yang berbeda agar tidak terjebak dalam apa yang sering disebut sebagai echo chamber, yaitu keadaan ketika informasi yang masuk ke pusat kekuasaan hanya mengulang pandangan yang sama.Kekuasaan yang hanya mendengar pujian akan terlambat mengetahui masalah.
Sebaliknya, kekuasaan yang mampu mendengar kritik akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperbaiki kebijakan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.Karena itu, keberadaan tokoh dengan pandangan berbeda seharusnya tidak ditakuti. Perbedaan pemikiran justru dapat menjadi energi intelektual bagi pemerintahan.
Wantimpres Bukan Kabinet Bayangan
Namun, ada batas yang harus dijaga.Wantimpres bukan kementerian, bukan lembaga eksekutif, dan bukan kabinet bayangan. Fungsi utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.Karena itu, semakin beragam dan banyak anggota Wantimpres, semakin penting pula mekanisme kerja yang jelas. Jangan sampai banyaknya tokoh justru menghasilkan terlalu banyak pendapat tanpa menghasilkan rekomendasi strategis yang tajam.Wantimpres perlu bekerja sebagai radar strategis Presiden.
Radar tersebut harus mampu membaca gejala sebelum menjadi persoalan besar yaitu ketidakpuasan masyarakat, tekanan ekonomi, dinamika politik, konflik sosial, radikalisme, separatisme, ancaman siber, perang informasi, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan geopolitik, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi.
Dengan demikian, Wantimpres tidak sekadar menjawab pertanyaan Presiden tentang apa yang sedang terjadi, tetapi juga membantu menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting yaitu apa yang mungkin terjadi dan apa yang harus dilakukan sebelum itu terjadi?
Dari First Opinion Menuju Second Opinion
Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah menjadikan Wantimpres sebagai sumber second opinion bagi Presiden.Setiap kebijakan strategis yang diusulkan kementerian atau lembaga pada dasarnya memiliki kajian internal. Namun, sebelum keputusan diambil, Presiden membutuhkan pandangan kedua yang relatif independen.Pertanyaan yang harus diajukan sederhana tetapi fundamental.Apa manfaat kebijakan tersebut? Apa risiko politiknya? Apa dampak ekonominya? Bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas sosial? Bagaimana persepsi masyarakat? Dan, yang tidak kalah penting, bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kepentingan strategis Indonesia dalam jangka panjang?
Dengan mekanisme semacam itu, Presiden tidak hanya menerima laporan bahwa suatu kebijakan dapat dilaksanakan.Presiden memperoleh gambaran yang lebih lengkap yaitu kebijakan dapat dilaksanakan, tetapi terdapat risiko tertentu, risiko tersebut dapat dikelola dengan langkah tertentu, dan apabila risiko tidak dikelola, terdapat skenario yang harus diantisipasi.Inilah esensi pemerintahan berbasis pertimbangan strategis.
Jangan Sampai Presiden Hanya Mendengar Informasi yang Sudah Disaring
Dalam pemerintahan modern, tantangan terbesar bukan semata-mata kekurangan informasi. Justru sebaliknya, pemerintah menghadapi banjir informasi.Persoalannya adalah apakah informasi yang sampai kepada Presiden benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan.Informasi dari birokrasi tentu penting. Informasi dari aparat keamanan juga penting. Data ekonomi penting. Kajian akademik penting. Namun, suara masyarakat, kelompok kritis, media, dunia usaha dan generasi muda juga tidak kalah penting.
Karena itu, Wantimpres dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif tersebut.Presiden membutuhkan informasi vertikal dari struktur pemerintahan, tetapi juga informasi horizontal dari masyarakat. Keduanya harus dibandingkan.Sebab, ada kemungkinan suatu kebijakan terlihat berhasil dalam laporan birokrasi, tetapi dirasakan berbeda oleh masyarakat.Di sinilah pertimbangan yang independen menjadi penting.
Tantangan Pemerintahan Prabowo 2026–2029
Pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki fase yang semakin menentukan. Sisa masa pemerintahan hingga 2029 harus digunakan bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan berbagai agenda strategis nasional memiliki fondasi yang kuat.Ancaman Indonesia juga semakin kompleks.Ancaman tidak lagi semata-mata berupa perang konvensional. Dunia menghadapi perang hibrida, serangan siber, manipulasi informasi, disinformasi, propaganda berbasis kecerdasan buatan, tekanan ekonomi, konflik identitas dan penetrasi ideologi.
Karena itu, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keamanan nasional. Ketahanan sosial tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Ketahanan digital tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara.Pendekatan pemerintahan pun harus berubah dari sekadar reaktif menjadi antisipatif.Dalam konteks tersebut, Wantimpres dapat memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen strategic early warning Presiden.
Enam Ruang Pertimbangan Strategis
Agar tidak menjadi lembaga yang terlalu umum, Wantimpres dapat diarahkan pada sejumlah klaster strategis.Pertama, politik, hukum dan demokrasi.Kedua, pertahanan, keamanan dan intelijen strategis.Ketiga, ekonomi, investasi dan dunia usaha.Keempat, agama, pendidikan dan kohesi sosial.Kelima, geopolitik dan diplomasi internasional. Keenam, teknologi, kecerdasan buatan dan transformasi digital.
Dengan pembagian fokus tersebut, keberagaman anggota Wantimpres dapat dikonversi menjadi keunggulan institusional.Tidak semua persoalan harus dijawab oleh semua orang. Setiap persoalan membutuhkan keahlian, pengalaman dan perspektif yang tepat.
Asta Cita Harus Menjadi Kompas
Pertimbangan Wantimpres juga tidak boleh berhenti pada kepentingan jangka pendek pemerintahan.Setiap rekomendasi strategis seharusnya diuji dengan dua pertanyaan.Pertama, apakah kebijakan tersebut memperkuat agenda Asta Cita?Kedua, apakah kebijakan tersebut membantu membangun fondasi Indonesia Emas 2045?Pertanyaan ini penting karena pemerintahan 2024–2029 bukanlah tujuan akhir.
Pemerintahan saat ini merupakan salah satu tahapan menuju Indonesia 2045.Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari apakah Indonesia menjadi semakin berdaulat, semakin sejahtera, semakin aman, semakin berdaya saing dan semakin dipercaya rakyat.
Rakyat adalah Wantimpres ke-27
Di atas seluruh pertimbangan elite, terdapat satu sumber pertimbangan yang tidak boleh dilupakan yaitu rakyat.Dua puluh enam anggota Wantimpres dapat memberikan pandangan kepada Presiden. Tetapi jutaan rakyat Indonesia setiap hari memberikan laporan melalui kehidupan mereka.Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan lingkungan, akses ekonomi, dan rasa keadilan adalah indikator nyata keberhasilan pemerintahan.
Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem umpan balik publik yang kuat.Kebijakan tidak cukup dinilai dari seberapa baik kebijakan itu dirancang. Kebijakan harus dinilai dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.Dengan demikian, pemerintahan memiliki dua sumber kebijaksanaan yaitu elite wisdom dan people wisdom. Keduanya harus dipertemukan.
Memperkuat Pemerintahan Bukan Berarti Membungkam Kritik
Ada satu prinsip yang penting dijaga hingga 2029 yaitu memperkuat pemerintahan tidak identik dengan memperkuat kekuasaan secara membabi buta.Pemerintahan justru semakin kuat ketika institusinya semakin sehat. Kritik tidak harus dianggap sebagai ancaman. Kritik dapat menjadi mekanisme koreksi. Perbedaan pendapat tidak harus menjadi konflik. Perbedaan pendapat dapat menjadi mekanisme pengujian kebijakan.
Karena itu, Wantimpres perlu memiliki apa yang dapat disebut sebagai institutionalized dissent yaitu ruang bagi perbedaan pendapat yang disampaikan secara profesional, objektif dan bertanggung jawab.Presiden tidak membutuhkan 26 orang yang selalu sepakat.Presiden membutuhkan 26 orang yang mampu membantu Presiden melihat Indonesia dari 26 sudut pandang, kemudian menyatukannya menjadi satu kepentingan nasional.
Menjaga Pemerintahan Sampai 2029
Tantangan pemerintahan Prabowo Gibran bukan sekadar bagaimana menyelesaikan masa jabatan sampai 2029. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap tahun pemerintahan meninggalkan fondasi yang lebih kuat daripada tahun sebelumnya.
Karena itu, Wantimpres harus diarahkan menjadi bagian dari arsitektur pemerintahan yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, menguji kebijakan lebih kritis, menyerap aspirasi lebih luas dan memberikan rekomendasi yang berpijak pada kepentingan nasional.
Jika itu dapat dilakukan, pelantikan 26 Wantimpres bukan hanya menjadi pergantian atau penambahan struktur kelembagaan. Ia dapat menjadi momentum perubahan budaya pemerintahan dari keputusan yang hanya cepat menjadi keputusan yang cepat sekaligus tepat, dari pemerintahan yang hanya mendengar laporan menjadi pemerintahan yang membaca kenyataan, dari kekuasaan yang takut terhadap kritik menjadi kekuasaan yang menggunakan kritik sebagai bahan koreksi, dan akhirnya, dari pemerintahan yang hanya menyelesaikan persoalan hari ini menjadi pemerintahan yang menyiapkan Indonesia menghadapi masa depan.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik, menguji informasi, memperbaiki kesalahan, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat.
Karena itu, pesan terpenting dari lahirnya Wantimpres baru ini sederhana Perkuat pemerintahan dengan pertimbangan. Perkuat pertimbangan dengan keberanian berbeda pendapat. Dan arahkan seluruh keputusan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika prinsip itu dijaga sampai 2029, maka Wantimpres bukan sekadar menjadi dewan penasihat Presiden. Ia dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pemerintahan Prabowo Gibran semakin matang, semakin adaptif, semakin responsif dan semakin siap membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.[ ]
*Disclaimer redaksi: opini adalah pendapat penulis pribadi dan menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya
Wartawan Senior yang pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Suara Hidayatullah dan Majalah Percikan Iman
